Page 63 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Meski UMK yang ditentukan belum sesuai usulan para buruh, serikat pekerja berharap UMK ini
betul-betul membuat pengusaha di Kota Bengawan bisa bangkit dan tidak ada lagi buruh yang
dibayar di bawah UMK.

“Kami menyayangkan ketentuan ini. Karena ternyata kami yang bicara dengan data dan tanpa
unjuk rasa malah tidak dianggap,” ungkap Ketua Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia (SPSI)
Solo Wahyu Rahadi, kemarin.

Wahyu menjamin para buruh di Kota Solo akan menerima keputusan ini dengan kondusif. Tanpa
melakukan aksi. Namun dia berharap semua aktivis buruh harus belajar mengubah pola
perjuangannya di Kota Solo. Sebab diam tidak mengubah apapun.

“Karena nasi sudah menjadi bubur. Kami tidak akan melakukan aksi,” sambungnya.

Disinggung soal buruh yang dibayar di bawah UMK, Wahyu menyebut masih ada fenomena itu
jika ditelisik lebih jauh. Menurut dia, yang harus diangkat adalah upah bagi usaha mikro dan
UMKM. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, upah boleh dibayar sebesar
25 persen di atas nilai garis kemiskinan. Atau sebesar 50 persen dari rata-rata konsumsi per
kapita.

“Ini adalah perbudakan baru. Dalam SE Menaker soal penjelasan teknis penetapan UMK,
sekarang ada upah untuk buruh usaha mikro dan UMKM. Ketentuannya, usaha kecil penjualan
per tahun sampai batas Rp 15 miliar. Artinya, usaha dengan omzet kurang dari Rp 15 miliar per
tahun boleh membayar upah Rp 600-800 ribu. Itu untuk Solo,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Apindo Solo, Wahyu Haryanto merespons keluhan para buruh tersebut.
Dia menekankan kenaikan UMK di Kota Solo termasuk tertinggi dibandingkan kabupaten lain di
Solo dan sekitarnya. Dia mengajak para buruh untuk menerima ketentuan ini agar percepatan
ekonomi di Solo cepat pulih.

“Mari kita sama-sama menjaga hubungan industrial ini. Supaya perekonomian kembali pulih. Toh
gubernur sudah memutuskan besaran UMK ini. Mari dihormati keputusan gubernur. Nominalnya
ini juga sudah sesuai formasi PP Nomor 36 Tahun 2021,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Surakarta Agus Sutrisno berjanji akan segera
menyosialisasi terlebih dahulu soal UMK setelah ditetapkan guberur. Baru setelah itu melakukan
pembinaan.

(rud/din/aya/bun)

62