Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

"Kita rekomendasikan keinginan buruh, tapi gubernur 'melihat aturan yang ada sekarang,
ternyata UMK kita sudah melebihi batas atas sesuai PP 36," tuturnya.
Kabupaten Bogor bukan satu-satunya daerah yang tak mengalami kenaikan UMK. Banyak daerah
lain yang UMK eksistingnya juga sudah melewati batas atas, dan berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.732-Kesra/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah
Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tak mengalani kenaikan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja mengatakan penetapan ini tidak
terlepas dari beberapa dasar_peraturan.

Yakni Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan_ Peraturan
Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri
Ketenagakerjaan.

Dasar lainnya adalah rekomendasi besaran penyesuaian nila upah minimum kabupaten/kota dari
27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat serta berita acara Dewan Pengupahan,

"Tentu saja bahwa hal ini 'menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,"
ucap Setiawan Menurut Setiawan, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati
terhadap hal ini lantaran rumu: rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan
kepada peraturan pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk
menetapkan lebih dari itu.

"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus_memperbaiki peraturan ini
di dalam dua tahun," jelas Setiawan.

Kendati begitu, lanjut Setiawan, selama dua tahun i seluruh peraturan yang te kait dengan UU
Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terk:
dengan perhitungan UMK in Setiawan menegaskan tugas gubernur hanya menetapkan terkait
dengan UMK ini dan gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan
rekomendasi yang telah disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.

"Oleh karena itu, surat rekomendasi_ yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," ujarnya.
Setiawan berharap---untuk ke depannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah pusat
agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan UMK ini
"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi.

Oleh karena itu kami sangat berharap, pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang
bisa terlibat lebih, jauh," tutupnya Di berbagai daerah, kepu'san Gubernur Jawa Barat ini
disambut dengan reaksi berbeda. Sebagian kelompok buruh menyatakan kekecewaannya dan
menolak keputusan tersebut.

Salah' satunya disampaikan Koalisi 9 Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pasalnya,
dalam kepuusan itu, diputuskan UMK KBB hanya naik menjadi Rp3.248.283,28.

Koordinator Koalisi 9 Serikat Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat mengatakan, pihaknya
sebelumnya mengusulkan kenaikan UMK KBB sebesar 7% menjadi Rp3.475.663. Namun,
Pemprov Jabar menolak usulan fersebut lantaran dinilai ti dak sesuai dengan perhitungan upah
dalam PP 36 Tahun 2021.

64