Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 66
Ta mengaku kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar tersebut.
"Kenaikan UMK ti dak naik sesuai rekomendasi, karena Pemprov Jabar pakai skema PP 36.
Padahal aturan itu merupakan turunan UU Cipta Kerja yang divonis MK melanggar konstitusi,"
katanya, Ta menilai, kebijakan Pemprov.
Tersebut merupakan bukti ketidak berpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh saat
ini. "Ini bukti gubernur tak pro terhadap nasib buruh. Padahal sejak awal aturan itu ditolak buruh
karena merugikan kita," ujarnya.
Rencananya, lanjut dia, serikat buruh bakal melakukan konsolidasi untuk melakukan langkah
selanjutnya, FSPMI sendiri secara organisasi telah memutuskan melakukan mogok nasional pada
tanggal 69 Desember 2021.
"Secara organisasi kita akan mogok nasional 6-9 Desember 2021 merespons keputusan ini, tapi
kita akan konsolidasi bersama serikat buruh lain," tandasnya. ding)
65
