Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Judul Sekda: Tak Bisa Koreksi Rekomendasi UMK
Nama Media Galamedia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&10
Jurnalis Rio
Tanggal 2021-12-02 06:29:00
Ukuran 99x148mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.860.000

News Value Rp 138.600.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota pada
Selasa (30/11). Penetapan UMK di 27 kabupaten/kota tersebut dituangkan dalam Surat
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021.

SEKDA: TAK BISA KOREKSI REKOMENDASI UMK

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota pada
Selasa (30/11). Penetapan UMK di 27 kabupaten/kota tersebut dituangkan dalam Surat
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, penetapan UMK
tersebut tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan seperti Undang-undang (UU) 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI N0.36 tahun 2021 tentang Pengupahan
serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI.

Selain itu, Gubernur juga memperhatikan rekomendasi besaran penyesuaian nilai UMK dari 27
bupati dan wah kota seluruh Jawa Barat dan berita acara Dewan Pengupahan. "Tentu saja bahwa
hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan," katanya di Gedung
Sate, Jln. Diponegoro,KotaBandung, Selasa (30/11).

Diungkapkannya, Gubernur Jabar, RidwanKamilturut bersimpati dan berempatiterhadap hal ini
karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMKini didasarkan kepada Peraturan
Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

"Putusan MK menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam 2 tahun.
Namun demikian, selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU CiptaKerja dan
seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasariterkait dengan
perhitungan UMKini," tuturnya.

69