Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 71
Setiawan menegaskan,tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK.Ia menegaskan,
gubernur tidak dapat merevisi, bahkan mengoreksi rekomendasi yang telah disampaikan seluruh
bupati/wali kota. "Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota
yang saatini sudah seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal
tersebut," ujarnya.
Libatkan daerah
Ia berharap, untuk ke depannya, Pemprov Jabar merekomendasikan kepada pemerintah pusat,
agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh, khususnya di dalam penghitungan UMKini.
"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," tambahnya. (rio)**
70
