Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

KECEWA DENGAN KEPUTUSAN RIDWAN KAMIL, K-SPSI AJAK MOGOK NASIONAL

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Jawa Barat menyerukan mogok nasional
bagi buruh di Jabar.

Seruan itu menyusul keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang tidak mengindahkan
permintaan buruh, yakni menolak penggunaan formula PP No 36 Tahun 2021 dalam penetapan
Upah Minimum Kota Kabupaten (UMK) 2022.

Ketua K-SPSI Jabar Roy Jinto mengatakan keputusan Ridwan Kamil dalam penetapan UMK 2022
sangat menyakiti hati dan perasaan buruh Jabar. Katanya, para buruh sudah berjuang berhari-
hari memperjuangkan kesejahteraannya dengan harapan Gubernur Jabar tidak memakai PP
36/2021.

"Gubernur Jabar tidak menghargai proses-proses yang sudah dilalui di kabupaten/kota, di mana
sebelum bupati/wali kota merekomendasikan usulan UMK kepada gubernur, sudah melalui
pengkajian dan perdebatan yang panjang," kata Roy dikonfirmasi, Rabu (1/12).

Dia menyebut Ridwan Kamil tak punya nyali dalam menetapkan UMK sesuai harapan buruh.
"Hanya dengan alasan takut diberhentikan oleh Mendagri, demi mempertahankan jabatan, dia
(Ridwan Kamil) mengorbankan buruh Jabar," jelasnya.

Padahal, sambung Roy, sudah jelas pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) amar nomor 7
menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan program strategis dan
berdampak luas.

"Itu dikaitkan dengan PP No 36/2021 yang jelas bahwa pengupahan pada PP tersebut
merupakan program strategis nasional yang pastinya berdampak luas, argumentasi yang kami
sampaikan pastinya kalah dengan kekuasaan yang menindas," terangnya.
Dia melanjutkan, K-SPSI Jabar akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah
hukum ke depan. K-SPSI Jabar juga sedang menyiapkan skema aksi kembali turun ke jalan dan
mogok nasional, sebagai bentuk protes pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. "Kaum buruh
khususnya buruh Jabar pasti akan melakukan perlawanan atas keputusan Gubernur Jabar yang
didasarkan pada PP No 36/2021," tandasnya.

68