Page 707 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 707
Judul Usulan UMK Karawang Naik 7,68 Persen Ditolak Ridwan Kamil
Nama Media suarakalbar.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suarakalbar.co.id/2021/12/usulan-umk-karawang-naik-
768-persen-ditolak-ridwan-kamil/
Jurnalis Mila Enisa
Tanggal 2021-12-01 12:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang mengakui
rekomendasi usulan kenaikan upah di wilayahnya ditolak pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Karawang, Rosmalia Dewi mengatakan, sebelumnya usulan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Karawang naik sebesar 5,27 persen atau Rp5.051.183.
Kemudian kembali direvisi menjadi 7,68 persen yakni sekitar Rp5.166.822,36.
USULAN UMK KARAWANG NAIK 7,68 PERSEN DITOLAK RIDWAN KAMIL
Suara Kalbar – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang
mengakui rekomendasi usulan kenaikan upah di wilayahnya ditolak pemerintah Provinsi Jawa
Barat.
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Karawang, Rosmalia Dewi mengatakan, sebelumnya usulan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Karawang naik sebesar 5,27 persen atau Rp5.051.183.
Kemudian kembali direvisi menjadi 7,68 persen yakni sekitar Rp5.166.822,36.
Namun, kata Rosmalia, usulan tersebut ditolak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Gubernur (Ridwan kamil) minta harus sesuai dengan PP 36,” katanya ketika dikonfirmasi, Rabu
(1/12/2021).
Dengan demikian, lanjut dia, Kabupaten Karawang untuk tahun 2022 tidak ada kenaikan upah.
UMK Karawang tetap Rp4.798.312.Kita kan hanya mengusulkan, tetapi pak gubernur meminta
untuk direvisi usulannya pada setiap Kabupaten/Kota yang mengusulkan tidak sesuai dengan PP
36 tentang pengupahan,” kata dia.Selain itu, sambung Rosmalia, di Kabupaten Karawang saat
ini ada sekitar 2.000 perusahaan yang masih berdiri di zona wilayah industri maupun yang ada
di Kawasan Industri.
Dikatakan dia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga pernah mengusulkan bahwa usulan
UMK harus sesuai dengan PP 36.
706
