Page 711 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 711
Menurut Setiawan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal
ini karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada PP dan
tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.
“Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam dua tahun. Namun demikian selama dua tahun ini seluruh peraturan yang terkait
dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang
mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini,” tuturnya.
Setiawan menegaskan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan
gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah
disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.
“Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut,” ujarnya.
Setiawan mengharapkan, untuk ke depannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah
pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan
UMK ini.
“Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh,” tuturnya.
(*)
710
