Page 714 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 714
Judul Sah! UMK Jateng 2022: Tertinggi Semarang, Terendah Banjarnegara
Nama Media viva.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1428081-sah-umk-jateng-2022-
tertinggi-semarang-terendah-banjarnegara
Jurnalis Fikri Halim
Tanggal 2021-12-01 12:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Kewajiban perusahaan membuat struktur skala
upah kita cantumkan dalam SK agar menjadi perhatian semuanya. Untuk perusahaan-
perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19 tentunya kenaikannnya di atas angka
tersebut. Beberapa perusahaan besar juga telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan
kenaikan upah lebih dari 10 persen bahkan 15 persen
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan
menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun,
hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian
dari para pekerja kepada perusahaannya
Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa
Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022. Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36
tahun 2021 tentang Pengupahan di mana formula perhitungan dan datanya sudah baku.
SAH! UMK JATENG 2022: TERTINGGI SEMARANG, TERENDAH BANJARNEGARA
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa
Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022. Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36
tahun 2021 tentang Pengupahan di mana formula perhitungan dan datanya sudah baku.
UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat
Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Para Gubernur se-Indonesia No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021
tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan
Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
713
