Page 710 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 710
Oded mengimbau kepada para pengusaha agar dapat mengikuti kebijakan ini dengan
membayarkan upah para pekerja secara komprehensif, bersikap jujur terkait keuntungan yang
didapatkan.
Dia juga meminta kepada para pekerja atau buruh untuk memberikan kinerja baik terhadap
perusahaannya demi keberlangsungan perusahaan.
Mengenai masalah ancaman mogok nasional yang sempat diserukan para buruh, Oded
menanggapinya dengan santai.
"Ya silakan saja itu hak mereka dalam menyampaikan aspirasi, asalkan tak disertai tindakan
anarkis," katanya.
UMK 27 kabupaten/kota di Jabar Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021) telah
menetapkan besaran nilai UMK di Jabar.
Keputusan itu melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30
November 2021 tentang UMK di Daerah Provinsi Jabar Tahun 2022.
Keputusan ini menyatakan upah minimum di 27 kota dan kabupaten di Jabar sebagai berikut: 1
Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 2 Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 3 Kabupaten Bekasi Rp
4.791.843,90 4 Kota Depok Rp 4.377.231,93 5 Kota Bogor Rp 4.330.249,57 6 Kabupaten Bogor
Rp 4.217.206,00 7 Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 8 Kota Bandung Rp 3.774.860,78 9
Kota Cimahi Rp 3.272.668,50 10 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 11 Kabupaten
Sumedang Rp 3.241.929,67 12 Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 13 Kabupaten Sukabumi
Rp 3.125.444,72 14 Kabupaten Sumedang Rp 3.064.218,08 15 Kabupaten Cianjur Rp
2.699.814,40 16 Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01 17 Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 18
Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 19 Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.326.772,46 20 Kota Cirebon
Rp 2.304.943,51 21 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77 22 Kabupaten Majalengka Rp
2.027.619,04 23 Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24 Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17 25
Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 26 Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27 Kota Banjar
Rp 1.852.099,52 UMK ini berlaku untuk mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2022 dan hanya
berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Pengusaha diminta menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan
besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.
Pengusaha pun dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK kecuali bagi pelaku usaha mikro
dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di
perusahaan.
Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK dilarang mengurangi
dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini tidak
terlepas dari beberapa dasar peraturan. Antara lain Undang-undang nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI.
Keputusan ini kemudian tidak terlepas dari rekomendasi besaran penyesuaian nilai UMK dari 27
bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.
“Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,”
ucap Setiawan melalui siaran tertulis yang diterima, Rabu (1/12).
709
