Page 719 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 719
MAU JADI MITRA PROGRAM KARTU PRAKERJA 2020, BEGINI CARANYA!
Program Kartu Prakerja sudah diputuskan akan berlanjut pada 2022. Selain membuka peluang
bagi peserta, kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK)
untuk bergabung dalam ekosistem Prakerja.
"Jadi esensinya adalah kalau kita flashback sekitar 3-4 tahun lalu pasar pelatihan atau
peningkatan skill itu hampir tidak ada, kalaupun ada sangat kecil karena itu tadi disampaikan
90% dari angkatan kerja Indonesia atau 120 juta usia dewasa itu belum pernah mengikuti
pelatihan seumur hidupnya. Nah jadi dengan adanya program prakerja ini lembaga-lembaga
pelatihan itu bisa tumbuh," kata Executive Director at PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari
dalam webinar Impact Evaluation of Kartu Prakerja, Rabu (1/12/2021).
Dia mengatakan, untuk bisa bergabung dalam ekosistem Kartu Prakerja ada kriteria dan standar
khusus. Denni bilang, setidaknya ada 59 indikator yang harus dipenuhi oleh LPK dan bersifat
wajib.
"Saat ini PMO menetapkan 59 indikator untuk syarat yang harus dipenuhi supaya bisa on
boarding di dalam ekosistem Kartu Prakerja, dan ini semua indikatornya sifatnya mutlak atau
wajib dipenuhi," tegasnya.
Selain harus memenuhi seluruh indikator, akan ada semacam assessment yang dilakukan
berlapis. Pertama, assessment kepada LPK akan dilakukan oleh pihak platform digital, kedua
oleh PMO dan ketiga oleh tim assessment independen dari universitas dan lembaga ternama
seperti UI, UGM dan sebagainya.
"Kemudian setelah on boarding juga dipantau apakah pelaksanaan pelatihannya sesuai dengan
standar, dan ini kita dibantu oleh 3 universitas lain yang berbeda dengan universitas yang masuk
dalam ekosistem Kartu Prakerja supaya tidak ada konflik kepentingan," jelasnya.
Terkait biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh LPK kepada platform digital, Denni
menjelaskan, hal tersebut sudah diatur dalam Permenko Perekonomian nomor 11 tahun 2020
disebutkan kompensasi yang bisa didapatkan platfom digital maksimal 15%. "Masing-masing
digital platform ini saling bersaing dalam harga dan layanan untuk mengattrack sebanyak
mungkin lembaga pelatihan yang bereputasi," ujarnya.
Sedangkan platform digital yang dikelola oleh pemerintah yaitu Susnaker di bawah kendali
Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan tidak dibebankan biaya jasa sama sekali.
"Jadi lembaga pelatihan yang mau masuk dalam ekosistem prakerja silahkan pilih partner digital
platform yang sesuai," pungkasnya.
718
