Page 720 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Judul Surat ke Kemnaker Soal UMP Dinilai Salah Alamat, Pembelaan Wagub
Ariza: Karena Ini Masalah Buruh
Nama Media jakarta.tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jakarta.tribunnews.com/2021/12/01/surat-ke-kemnaker-soal-
ump-dinilai-salah-alamat-pembelaan-wagub-ariza-karena-ini-masalah-
buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-01 12:14:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Ya kan kita pemerintah pusat ada
aturannya ya. Karena ini masalah buruh, sektor tenaga kerja, termasuk buruh ada di
kementerian, makanya kami bersurat ke situ

negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Iya Pak Gubernur sudah menyurati
Kemenaker agar ada upaya perbaikan, revisi terkait formula yang ada. PP 36 Tahun 2021, kami
harus patuh terhadap aturan yang ada. Jadi kalau ingin perbaiki, regulasi harus diperbaiki. Para
buruh memahami dan mengerti. Kami ingin buruh lebih baik, lebih sejahtera, juga pengusaha,
dan masyarakat Jakarta

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Namun semuanya harua sesuai aturan
dan ketentuan yang ada. Untuk itu, kita surat agar ada revisi dan perbaikan. Kami masih
menunggu, kami yakin pemerintah pusat, Kemenaker akan mempelajari dan respon dengan baik

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Saya memang terbiasa bekerja untuk
menyelesaikan masalah bukan untuk mengumbar masalah. Jadi ketika ada ini, kita akan lakukan,
kita bersurat kepada Kementerian tenaga kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk
diterapkan di Jakarta

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak
sesuai. Oleh karna itu Kita mengirimkan surat formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi
itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan. Kita berkeinginan agar di
Jakarta baik guru maupun pengusaha merasakan keadilan

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Perlu saya sampaikan tanggal 20 harus
dikeluarkan. Kenapa? karena ketentuan mengharuskan harus keluar keputusan gubernur
sebelum tanggal 20, bila tidak mengeluarkan maka jadi melanggar. Maka kami keluarkan yang
masih sesuai dengan PP 36, sambil kita kirimkan surat. Kami terpaksa keluarkan keputusan
gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan kami dianggap melanggar, tapi kami bilang ini tidak
cocok dengan situasi di Jakarta
719