Page 721 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Ringkasan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal surat usulan peninjauan kembali
formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai salah alamat. Belum lama ini,
Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan respon terkait surat usulan peninjauan kembali
formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan pada 22 November 2021 lalu.

SURAT KE KEMNAKER SOAL UMP DINILAI SALAH ALAMAT, PEMBELAAN WAGUB
ARIZA: KARENA INI MASALAH BURUH

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal surat usulan peninjauan kembali
formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai salah alamat.
Belum lama ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan respon terkait surat usulan
peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dikirimkan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan pada 22 November 2021 lalu.

Kemnaker menyebut surat tersebut kurang pas lantaran pihaknya tak memiliki wewenang untuk
mengubah Peraturan Pemerintah (PP).

Menanggapi hal tersebut, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan dibalik
pengiriman surat dengan dengan nomor 533/-085.15 ke Kemnaker RI.

"Ya kan kita pemerintah pusat ada aturannya ya. Karena ini masalah buruh, sektor tenaga kerja,
termasuk buruh ada di kementerian, makanya kami bersurat ke situ," kata Politisi Gerindra ini,
Selasa (30/11/2021) malam.

Lebih lanjut, Ariza mengatakan pengiriman surat ini sebagai wujud bahwa formula penetapan
UMP tidak cocok digunakan di Jakarta.
Kenaikan yang hanya 0,85 persen, berbanding terbalik dengan inflasi di DKI.

"Iya Pak Gubernur sudah menyurati Kemenaker agar ada upaya perbaikan, revisi terkait formula
yang ada. PP 36 Tahun 2021, kami harus patuh terhadap aturan yang ada. Jadi kalau ingin
perbaiki, regulasi harus diperbaiki. Para buruh memahami dan mengerti. Kami ingin buruh lebih
baik, lebih sejahtera, juga pengusaha, dan masyarakat Jakarta," ucapnya.

"Namun semuanya harua sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Untuk itu, kita surat agar ada
revisi dan perbaikan. Kami masih menunggu, kami yakin pemerintah pusat, Kemenaker akan
mempelajari dan respon dengan baik," pungkasnya.

Anies Anggap Formula Penetapan UMP Tak Cocok Diterapkan di Jakarta Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mengungkap alasan menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait Upah
Minimun Provinsi (UMP).

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah dikirimkan ke Kemnaker RI pada 22 November 2021
lalu dengan pembahasan usulan peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP).

Adapun alasannya yang dikemukakan yakni lantaran formula ini tak cocok bila diterapkan di Ibu
Kota.

720