Page 86 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 86
Perhitungan formula UMK dari PP 36/2021 pasal 26 dengan kalkulasi angka dari BPS sesuai surat
Menteri Ketenagakerjaan RI untuk para Gubernur se Indonesia dengan nomor surat, No.
BM/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021.12.1 Surat tersebut mengenai
Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun
2022.
Gubernur Ganjar menekankan upah minimum tidak berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di
atas satu tahun. Bagi pekerja dengan kategori tersebut akan dihitung dengan Struktur dan Skala
Upah (SUSU) dengan pertimbangan inflasi.
Perhitungannya adalah memperhatikan inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan
ekonomu sebesar 0,97 persen. Sebagai referensi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi
pekerja diatas satu tahun minimal memiliki penambahan upah Rp63.787,98 dan perbandingan
di kabupaten Banjarnegara Rp40,946,29.
“Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK agar menjadi perhatian semuanya,” kata Ganjar dikutip SEMARANGKU dari Humas Pemprov
Jateng, 1 Desember 2022.
Ketetapan tersebut menurut Ganjar diperuntukkan bagi perusahaanperusahaan yang terdampak
Covid19. Sementara bagi perusahaan yang tidak terdampak angka tersebut akan dinaikan lebih
dari 10 persen bahkan 15 persen.
Ketetapan tersebut menurut Ganjar telah disepakati oleh beberapa perusahaan besar yang
menyatakan kesiapannya.
Untuk memastikan hal tersebut, bagi pekerja lebih dari 1 tahun, Pemprov Jateng pada hari ini
telah mengeluarkan SE No.561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Yahun
2022 yang langsung ditujukan pada Bupati/Walikota.
SE tersebut memiliki instruksi agar Bupati/Walikota untuk memastikan penyusunan SUSU pada
masingmasing perusahaan. Bupati/Walikota dapat memberikan hak dengan menugaskan dinas
tenaga kerja untuk melakukan pemantauan dan pendampingan.
Sedang bagi pengusaha diwajibkan untuk menyampaikan SUSU yang telah disusun kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota.
Hal tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021 dengan bentuk surat
pernyataan. Keputusan tersebut menurut Ganjar adalah kebijakan yang adil bagi pekerja dan
pengusaha.
Selain itu, juga menjadi bentuk apresiasi bagi pekerja atas loyalitas kepada perusahaan.
“Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
dengan pekerja yang sudah bekerja bertahuntahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi
pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya,” tegas
Ganjar.
Berikut ini Daftar UMK 35 Kab Kota di Prov Jateng Tahun 2022 dilansir dari Humas Pemprov
Jateng Daftar UMK 35 Kab Kota di Prov Jateng Tahun 2022 Kabupaten Cilacap Rp2.230.731,50
Kabupaten Banyumas Rp1.983.261,84 Kabupaten Purbalingga Rp1.996.814,94 Kabupaten
Banjarnegara Rp1.819.835,17 Kabupaten Kebumen Rp1.906.781,84 Kabupaten Purworejo
Rp1.911.850,80 Kabupaten Wonosobo Rp1.931.285,33 Kabupaten Magelang Rp2.081.807,18
Kabupaten Boyolali Rp2.010.299,30 Kabupaten Klaten Rp2.015.623,36 Kabupaten Sukoharjo
85
