Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 83
sesuai dengan fungsinya, gubernur dapat menetapkan UMP kabupaten/ kota dan hal tersebut
sudah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021.
Kedua, keputusan gubernur menjadi dasar atau payung hukum bagi para pengusaha untuk
melaksanakan upah minimum kabupaten/kota. Ketiga, lanjut Rukmana, upah minimum
kabupaten/kota itu hanya diperuntukkan bagi pekerja yang dibawah satu tahun atau baru
masuk.
Artinya, pekerja yang diatas satu tahun menggunakan struktur dan skala upah. Diketahui,
Pemerintah Kabupaten Bandung telah merekomendasikan kenaikan upah untuk tahun 2022 itu
sebesar 10 persen. Namun, kata Rukmana, pada akhirnya yang menentukan adalah gubernur.
“Itu rekomendasi kita, tapi pada akhirnya yang menentukan dan menetapkan itu adalah
gubernur bukan kita, kita punya keinginan tapi bagaimana pun juga aturan tetap aturan,” tutur
Rukmana.
Ditanya mengenai apakah keputusan Gubernur Jawa Barat itu sesuai dengan kondisi buruh,
Rukmana menolak berkomentar. “Saya tidak mau berkomentar soal cukup atau tidak cukup,
saya hanya mengomentari bahwa itu adalah keputusan yang menjadi payung dalam pelaksanaan
pembayaran UMK,” pungkas Rukmana.
82
