Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 79
Diungkapkan Ahmad Supriyadi, SK Gubernur mengenai pengupahan tersebut seharusnya
merujuk kepada hasil kesepakatan LKS Tripartit Provinsi Banten pada tanggal 29 November
2021.
Di mana dalam hasil kesepakatan itu telah menyetujui bahwa kenaikan UMK tahun 2022 itu
sebesar 5,4 persen.
Untuk itu, karena dianggap tidak sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya, Ahmad Supriyadi
pun menuturkan pihaknya tegas menolak dan menuntut SK Gubernur Banten tentang UMK 2022
itu untuk direvisi.
"Kami tegas menolak dan menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK (Kabupaten atau
Kota) tahun 2022, di mana revisi merujuk pada pokok pikiran yang dirumuskan LKS Tripartit
yaitu kenaikan upah sebesar 5,4 persen," paparnya.
Lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa SK Gubernur masih berdasar kepada PP No.36/2021
tentang Pengupahan sebagai aturan turunan dari UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang dalam
amar putusan MK telah dinyatakan sebagai UU inkonstitusional bersyarat, dengan kata lain UU
tersebut belum merujuk pada konstitusi dan UUD 1945.
"Seharusnya pemerintah dalam pengambilan kebijakan berlaku cermat dan peka, bahwa
terdapat dalam putusan MK amar ke-7 agar menangguhkan pemberlakuan peraturan yang
sifatnya strategis dan berdampak luas," katanya.
Dalam pernyataan itu, ia pun menyatakan jika tuntutan tersebut tidak direalisasikan, maka
pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran hingga mengancam untuk aksi mogok kerja secara
serentak.
"Pada 6 Desember 2021, kita lakukkan aksi besar-besaran depan kantor Gubernur Banten,
apabila cara tersebut tidak berhasil, kita akan lakukan Mogok kerja secara serentak yang dimulai
pada 21 sampai 23 Desember 2021," pungkasnya.***.
78
