Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 80
Judul Tak Sesuai Kesepakatan, Buruh Tangerang Raya Tolak Penetapan UMK
Banten 2022 hingga Ancam Aksi Besar-besaran
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013140792/tak-sesuai-
kesepakatan-buruh-tangerang-raya-tolak-penetapan-umk-banten-
2022-hingga-ancam-aksi-besar-besaran
Jurnalis Arman Muharam
Tanggal 2021-12-02 06:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten terkait penetapan upah minimum kabupaten atau kota
(UMK) se-provinsi Banten 2022, ditolak oleh serikat buruh Tangerang Raya. Dituturkan
Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan, pihaknya menolak SK Gubernur Banten tentang penetapan UMK 2022 itu karena dinilai
tidak sesuai dengan kesepakatan.
TAK SESUAI KESEPAKATAN, BURUH TANGERANG RAYA TOLAK PENETAPAN UMK
BANTEN 2022 HINGGA ANCAM AKSI BESAR-BESARAN
Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten terkait penetapan upah minimum kabupaten atau kota
( UMK ) se-provinsi Banten 2022, ditolak oleh serikat buruh Tangerang Raya.
Dituturkan Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan, pihaknya menolak SK Gubernur Banten tentang penetapan UMK 2022 itu
karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan.
Pernyataan penolakan UMK 2022 Banten itu, disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Cabang
KSPSI (AGN) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi pada Rabu, 1 Desember 2021.
"KSPSI yang terafiliasi ke Andi Gani Nea Wea (AGN) ini menolak SK Gubernur Banten Nomor.
561/Kep282-Huk/2021 yang resmi dikeluarkan 30 November 2021, karena dinilai tidak sesuai
dengan kesepakatan hasil rapat kerja Lmmbaga Kerja Sama (LKS) Tripartit," katanya, dikutip
Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Sebagai informasi, LKS Tripartit merupakan sebuah forum musyawarah terkait masalah
ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur, pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja
atau buruh.
79
