Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Judul Keputusan Gubernur Jabar Lukai Buruh
Nama Media Radar Bandung
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Fik
Tanggal 2021-12-02 06:16:00
Ukuran 460x256mmk
Warna Warna
AD Value Rp 149.500.000

News Value Rp 747.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

KEPUTUSAN GUBERNUR JABAR LUKAI BURUH
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, UMK Kabupaten Bandung tidak mengalami kenaikan yaitu
sebesar Rp 3.241.929. Keputusan tersebut dinilai menyakiti hati buruh yang ada di Kabupaten
Bandung. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yunara
menilai Gubernur Jawa Barat tidak berpihak kepada para buruh.
Kata Uben, apa yang ditetapkan oleh gubernur itu sangat menyakiti dan melukai hati para buruh
di Kabupaten Bandung. “Sudah jelas-jelas pak bupati merekomendasikan 10 persen, kenyataan
dari gubernur menetapkannya seperti itu, jadi jauh dari harapan para buruh Kabupaten
Bandung,” ujar Uben saat dihubungi Radar Bandung, Rabu (1/12).
Saat ini, Uben mengaku tengah melakukan konsolidasi dan selanjutnya akan menyampaikan
hasil konsolidasi tersebut kepada pimpinan daerah dan pimpinan pusat. SPSI Kabupaten
Bandung sendiri memiliki 92 ribu anggota. Kata Uben, kondisi saat ini jangan sampai terus
berlarut- larut dan dikhawatirkan tahun depan kondisi serupa terulang kembali.

“Saat ini semua buruh itu sangat marah, cuman kan jangan membabi buta sehingga banyak
merugikan semua pihak, kita nanti akan menyampaikannya secara elegan. Yang jelas bahwa
persoalan ketenagakerjaan itu bukan semata-mata pak gubernur saja tapi semua harus
dilibatkan termasuk para buruh.

Ya kalau upah buruh tidak baik, maka pak gubernur mungkin punya formula lain, seperti barang-
barang sembako tidak naik,” jelas Uben. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) Kabupaten Bandung, Rukmana mengatakan dengan adanya Keputusan Gubernur
Jawa Barat tentang UMP tersebut, pada akhirnya membuat semua kabupaten/kota harus
mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan. “Iyah wajib itu mah (diikuti).

Siapa lagi yang harus kita ikuti sebagai dasar payung hukum,” ujar Rukmana saat dihubungi
Radar Bandung, Rabu (1/11). Berkaitan dengan upah tersebut, Rukmana menjelaskan, pertama

81