Page 77 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 77
"Kami tidak tahu formulasi apa yang dipakai gubernur. Sehingga, kenaikan tidak sesuai aturan
PP 36/2021. Itu yang kami anggap tidak memiliki kepastian hukum," kata Johnson, Rabu (1/12).
Kenaikan UMK 2022 khusus daerah ring satu yang dinilai tak sesuai formulasi, kata Johnson,
akan berdampak pada pengupahan pekerja, sektor investasi, dan usaha lainnya.
Apindo Jatim berencana menempuh jalur hukum atas SK Nomor 188/803/KPTS/013/2021 yang
dikeluarkan Gubernur Jatim tentang UMK 2022.
"Kemungkinan besar langkah hukum akan kami tempuh. Pertama melakukan keberatan ke
gubernur terhadap keluarnya keputusan itu, kedua gugatan ke PTUN," ujar dia.
Terpisah, Gubernur Khofifah mengatakan keputusan kenaikan UMK di Jatim tahun 2022 diambil
memperhatikan rasa keadilan. Pihaknya mempertimbangkan kondisi perekonomian dan
menjamin kondisi sektor industri dan ketenagakerjaan.
76
