Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019

Dinar, dihasilkan dari formulasi PP Pengupahan yang mendasarkan pada inflasi
nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Angka ini kan diambil dari inflasi nasional sebesar 3,39% ditambah dengan
pertumbuhan ekonomi 5,12% menjadi 8,51% sesuai dengan PP 78/2015 tentang
Pengupahan," kata Dinar.

Menurut Dinar, memang terdapat beberapa wilayah yang merasa keberatan
terhadap kenaikan tersebut. Hanya saja, keberatan tersebut tidak dilengkapi oleh
data dan informasi. Dengan demikian, kenaikan sebesar 8,51% ini merupakan jalan
yang terbaik karena didasari oleh variabel yang terukur, yaitu inflasi dan
pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada dari asosiasi pengusaha datang kemari untuk minta agar kenaikannya sekitar 5
- 6% saja, sementara buruh minta 10 - 15%. Namun kedua permintaan tersebut
tidak didasari oleh data empiris yang kuat. Jadi 8,51% ini sudah terbaik," kata
Dinar.

Dinar pun menilai keinginan buruh agar UM naik sekitar 10 - 15%, perlu untuk
dilengkapi oleh data-data empris, sehingga dapat menjadi bahan masukan kepada
pemerintah. Menurutnya, tuntutan kenaikan tersebut didasarkan oleh survei, namun
sampai saat ini pemerintah belum menerima dasar dari survei tersebut. Sementara
angka yang ditetapkan pemerintah telah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan
inflasi nasional.

Dinar menambahkan, Kemnaker telah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo
untuk mulai menyusun pokok-pokok pikiran dalam rangka merevisi PP Pengupahan.
Saat ini, Kemnaker terus melakukan dialog dengan berbagai pihak, baik dengan
pihak pekerja maupun pengusaha, untuk memberikan masukan atas perbaikan PP
Pengupahan tersebut.

"Selama ini banyak pihak yang menyatakan keberatan atas peraturan tersebut,
tetapi tidak pernah memberikan ide konkrit dan implementatif hal-hal apa saja yang
perlu diubah dari peraturan tersebut. Sekarang kami sedang mengumpulkan bahan-
bahannya," kata dia.

Adapun, terkait revisi UU Ketenagakerjaan, ia menegaskan bahwa selama ini belum
ada proses revisi UU Ketenagakerjaan. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah
percaya terhadap informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terkait revisi
UU Ketenagakerjaan.

"Kami belum ada draft-nya, jadi kalau mereka bilang menolak, sebenarnya apa yang
ditolak," ujarnya.

Page 119 of 170.