Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 126
provinsi (UMP) dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan
berdasarkan perhitungan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Riden Hatam Aziz, PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang hanya
menggunakan inflasi pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) tidak
seimbang.
3 2020 Tak Ada Lagi Eselon III dan IV
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo
Kumolo berjanji akan merampingkan birokrasi. Pemangkasan eselon pun akan
dilakukan di kementerian dan lembaga (K/L).
Tjahjo berjanji perampingan birokrasi akan selesai dalam masa setahun pertama
menjabat. Kebijakan itu berupa menghapus eselon III dan IV tahun depan.
Bahkan, sebagai contoh, perampingan birokrasi akan dimulai di Kementerian PAN-
RB dalam waktu dekat.
4 Ada yang Tak Senang RI Bangun Kilang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ada pihak-pihak yang senang Indonesia
melakukan impor. Dia pun mengingatkan agar jangan sampai aparat hukum dibajak
oleh oknum tersebut guna memuluskan keinginannya itu.
Dia mencontohkan pada pembangunan kilang minyak (refinery), ada oknum yang
menghambat karena mereka senang jika Indonesia tetap impor.
"Misalnya pembangunan kilang minyak refinery. Banyak yang nggak senang karena
suka barang impor. Jadi kalau kita ingin bangun refinery larinya nanti ke
petrochemical. Kita tahu banyak yang nggak senang," terangnya.
Namun pembangunan kilang minyak menjadi keharusan bagi Indonesia.
Menurutnya itu supaya mengurangi ketergantungan impor sehingga tak
menyebabkan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
"Sehingga defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki,"
sebutnya.
5 Rakyat Diminta Mengerti Iuran BPJS Kesehatan Naik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat mengerti akan keputusan
Page 125 of 170.
