Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019

Title BURUH TUNTUT UMP NAIK 15%, KEMNAKER: 8,51% SUDAH TERBAIK
Media Name detik.com
Pub. Date 31 Oktober 2019
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4767711/buruh-tuntut-u mp-naik-15-
Page/URL
kemnaker-851-sudah-terbaik
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BURUH TUNTUT UMP NAIK 15%, KEMNAKER: 8,51% SUDAH
TERBAIK

Jakarta - Sekitar ribuan buruh dari beberapa daerah yang tergabung dalam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019).

Tuntutan buruh yakni, menolak kenaikan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) No.78 Tahun 2015 yang naik 8,51% dan menolak revisi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Terkait hal itu, Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus mengatakan, kenaikan
UMP tahun 2020 sebesar 8,51% yang terbaik yang ada saat ini. Dikarenakan
didasari oleh variabel yang terukur, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Angka ini kan diambil dari inflasi nasional sebesar 3,39% ditambah dengan
pertumbuhan ekonomi 5,12% menjadi 8,51%, sesuai dengan PP 78/2015 tentang
Pengupahan," kata Dinar, dalam keterangan tertulis Kemnaker, Kamis (31/10/2019).

Menurut Dinar, memang terdapat beberapa wilayah yang merasa keberatan
terhadap kenaikan tersebut. Hanya saja, keberatan tersebut tidak dilengkapi oleh
data dan informasi. Dengan demikian, kenaikan sebesar 8,51% ini merupakan jalan
yang terbaik karena didasari oleh variabel yang terukur, yaitu inflasi dan
pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada dari asosiasi pengusaha datang kemari untuk minta agar kenaikannya sekitar
5-6% saja, sementara buruh minta 10-15%. Namun kedua permintaan tersebut
tidak didasari oleh data empiris yang kuat. Jadi 8,51% ini sudah terbaik," kata
Dinar.

Dinar pun menyebut keinginan buruh yang ingin UMP naik sekitar 10-15%, perlu
dilengkapi oleh data-data empiris, sehingga dapat menjadi bahan masukan
untuknya. Walaupun tuntutan tersebut didasarkan oleh survei, namun sampai saat
ini pemerintah belum menerima dasar dari survei tersebut.

"Selama ini banyak pihak yang menyatakan keberatan atas peraturan tersebut,
tetapi tidak pernah memberikan ide konkret dan implementatif hal-hal apa saja yang
perlu diubah dari peraturan tersebut. Sekarang kami sedang mengumpulkan bahan-
bahannya," kata dia.

Page 127 of 170.