Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 54
"Upah kabupaten/kota akan ditetapkan 2 November 2019. Setelah minimum
kabupaten/kota ditetapkan, maka Upah Minimum Provinsi tidak berlaku lagi, yang
berlaku adalah UMK," tandasnya.
Disampaikanya, pada tahun 2021 penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berorientasi pada pengentasan atau
pengurangan angka kemiskinan.
Oleh karenanya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X akan mengirimkan surat kepada
bupati/walikota agar konsolidasi penetapan UMP dan UMK untuk tahun 2021.
"Jadi itu artinya bahwa pendekatan-pendekatan yang dipakai harus berorientasi
pada mengurangi angka kemiskinan. Metode belum bisa kita sampaikan, tetapi
intinya PP 78 tahun 2015 memang secara peraturan berakhir pada tahun 2020,"
pungkasnya.
Page 53 of 170.
