Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019

Title BURUH DATANGI KEMNAKER MINTA PP 78/2015 DIREVISI
Media Name jateng.antaranews.com
Pub. Date 31 Oktober 2019
https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1139856/buruh-datangi-ke mnaker-
Page/URL
minta-pp-782015-direvisi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Buruh bernaung di Konferedensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari
berbagai daerah mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta
pada Kamis minta Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
untuk direvisi.

Masa aksi sudah kumpul di Kementerian Ketenagakerjaan sejak pukul 09.40 WIB.

Dengan peraturan tersebut maka kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi)
berdasarkan inflasi, namun buruh menilai hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan
hidup buruh.

KSPI menuntut, penentuan UMP haruslah berdasarkan survei layak kebutuhan
hidup. Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya menyebutkan berdasar survei pasar
dari 78 item kebutuhan hidup layak maka kenaikan UMP 2020 harus sebesar 10-15
persen.

Sementara itu, surat edaran Kemnaker telah menetapkan kenaikan UMP 2020
sebesar 8, 51 persen. Hal itu hasil dari inflasi 3,39 persen dan pertumbuhan
ekonomi 5,12 persen.

Mereka mengharapkan Menteri Ketenagakerjaan baru Ida Fauziah mendengar
aspirasi buruh dan mau merevisi PP 78/2015 tersebut, dan menggunakan survei
kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP.

Pada hari sebelumnya para buruh DKI juga telah melakukan aksi dengan tuntutan
serupa di Balai Kota DKI Jakarta.

Pada aksi itu Gubernur Anies Baswedan juga menemui para buruh. Pertemuan
kedua belah pihak itu pun menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Tim 7.

Tim 7 digadang-gadang merupakan terobosan dari Pemprov DKI untuk mengelola
ekonomi kreatif buruh. Jadi buruh tidak hanya mengandalkan gajinya untuk hidup.

Page 57 of 170.