Page 131 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

UPAYA KEMNAKER TINGKATKAN KOMPETENSI PENCARI KERJA

Untuk mempercepat peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan
vokasi melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Peningkatan kuantitas dan kualitas
harus dilakukan secara bersama-sama, karena Indonesia membutuhkan SDM kompeten dalam
jumlah besar.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Budi
Hartawan mengatakan, pihaknya baru saja melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) BLK Komunitas dengan lima lembaga penerima bantuan di Semarang, Jawa
Tengah, pada Selasa (5/10/2021). Pembangunan 5 BLK Komunitas ini merupakan bagian dari
787 BLK Komunitas yang akan dibagun Kemnaker tahun ini.

"Mudah-mudahan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan BLK
Komunitas diharapkan dapat mengakselerasi penyiapan tenaga kerja terampil yang berkualitas
dan berdaya saing dalam jumlah yang massif dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia,"
katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/10/2021).

Budi Hartawan mengungkapkan bahwa Kemnaker terus menggencarkan pembangunan BLK
Komunitas sebagai upaya mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat. Untuk itu, sejak
2017 hingga 2020, Kemnaker telah membangun 2.127 BLK Komunitas yang melatih masyarakat
dengan berbagai kejuruan dan program pelatihan.

Sedangkan dari sisi kualitas, pihaknya telah mengembangkan program kejuruan di BLK
Komunitas menjadi 24 program kejuruan. Selain itu, BLK Komunitas juga didorong untuk bekerja
sama dengan industri setempat. Sehingga pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BLK
Komunitas memiliki relevansi dengan kebutuhan industri setempat.

"Arahan Bu Menaker, untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka
program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap
peluang dan potensi, kreatif dan inovatif serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor
industri," tuturnya.

Selain itu, untuk mewujudkan inklusivitas pelatihan di BLK Komunitas, pihaknya juga menggelar
Pilot Project Pelatihan bagi Instruktur dan Tenaga Pelatihan: Pelayanan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Pelatihan tersebut, kata Dirjen Budi, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (capacity building)
penyelenggara dan instruktur pelatihan, agar lebih memahami mengenai disabilitas, aksesibilitas,
dan tata cara memberikan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi yang inklusif bagi
penyandang disabilitas.

"Sesuai arahan Menaker, transformasi lembaga pelatihan kerja menjadi inklusif akan membuka
akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas terhadap pelatihan berbasis kompetensi,
yang secara signifikan akan meningkatkan kesiapan kerja dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas di Indonesia," ujarnya. CM (ars).

130