Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

Judul BP2MI Dorong Sinergi Perangi Sindikat Pekerja Migran
Nama Media tempo.co
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1515420/bp2mi-dorong-sinergi-
perangi-sindikat-pekerja-migran
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2021-10-09 13:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Satgas
ini bersifat internal di. Kementrian dan lembaga kita ajak secara koordinatif. Semua pihak tentu
diberikan mandat undang-undang, bagaimana semua pihak mengambil peran

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Kalau ini dibiarkan, negara seolah diposisikan tak berdaya. Bahkan, negara dianggap melakukan
pembiaran. Padahal, negara ini menjadikan hukum sebagai panglima. Negara ini memiliki
pemerintahan dengan aparatur negara yang diberikan kewenangan kuat oleh undang-undang
dalam hal penegakan hukum

neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Yang
lebih ideal kita startnya nanti tahun 2022. Aspek-aspek pencegahan itu penting dilakukan
sebelum mereka ditempatkan di negara penempatan. Tapi ketika kita melakukan pencegahan,
siapa otak di balik penempatan ilegal ini juga harus dicari, karena ini bisnis kotor. Ini bisnis yang
dimodali dengan uang yang cukup besar. Dan semua pihak banyak yang menikmati

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kita
tidak ingin hanya memenjarakan secara fisik para pelaku, diseret secara pidana. Tapi juga uang
dan kekayaan hasil kejahatan ini harus disita atas nama negara

Ringkasan

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)telah membentuk Satuan Tugas (Satgas)
Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memerangi
kejahatan perdagangan orang. Namun, kewenangannya terbatas. Diperlukan dukungan dari
kementerian dan lembaga terkait.

134