Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

Judul Gandeng Kementrian dan Lembaga, BP2MI Siap Perangi Mafia
Penempatan Ilegal
Nama Media rri.co.id
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://rri.co.id/bandung/hukrim/hukum/1218735/gandeng-
kementrian-dan-lembaga-bp2mi-siap-perangi-mafia-penempatan-ilegal
Jurnalis Azis Zulkarnaen
Tanggal 2021-10-08 22:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Benny Ramdhani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Dengan kewenangan yang masih terbatas saya coba membuat situasi ini dengan melahirkan
satgas. Ya satgas ini bersifat internal di BP2MI. Kemudian kementrian, lembaga kita ajak secara
koordinatif, semua pihak tentu diberikan mandat undang-undang, bagaimana semua pihak
mengambil peran

negative - Benny Ramdhani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Kalau ini dibiarkan posisikan negara tak berdaya. Bahkan negara dianggap melakukan
pembiaran. Padahal negara ini negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Negara ini
memiliki pemerintahan dengan aparatur negara yang diberikan kewenangan kuat oleh undang-
undang dalam hal penegakan hukum

negative - Benny Ramdhani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Kalau kita juga tidak melakukan sesuatu hari ini, pertanyaannya kapan lagi?. Itu artinya
membiarkan daftarnya semakin panjang korban-korban penempatan ilegal

positive - Benny Ramdhani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Yang
lebih ideal kita startnya nanti tahun 2022. Aspek-aspek pencegahan itu yang penting dilakukan
sebelum mereka ditempatkan di negara penempatan. Tapi ketika kita melakukan pencegahan,
siapa otak dibalik upaya penempatan ilegal ini juga harus dicari, karena ini bisnis kotor, ini bisnis
yang dimodali dengan uang yang cukup besar. Dan semua pihak banyak yang menikmati

negative - Benny Ramdhani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kita
tidak ingin hanya memenjarakan secara fisik para pelaku, diseret secara pidana. Tapi juga uang
dan kekayaan hasil kejahatan ini harus disita atas nama negara

209