Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

Ringkasan

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengatakan
dengan adanya sinergitas kementrian dan lembaga, menjadi dukungan bagi BP2MI untuk
bersama-sama melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dijelaskan Benny,
banyak permasalahan PMI di luar negeri, yang tidak bisa hanya ditangani oleh BP2MI.
Kewenangan BP2MI menurutnya terbatas, sehingga membutuhkan dukungan dari kementrian
dan lembaga terkait.

GANDENG KEMENTRIAN DAN LEMBAGA, BP2MI SIAP PERANGI MAFIA
PENEMPATAN ILEGAL

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengatakan
dengan adanya sinergitas kementrian dan lembaga, menjadi dukungan bagi BP2MI untuk
bersama-sama melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dijelaskan Benny,
banyak permasalahan PMI di luar negeri, yang tidak bisa hanya ditangani oleh BP2MI.
Kewenangan BP2MI menurutnya terbatas, sehingga membutuhkan dukungan dari kementrian
dan lembaga terkait.

"Dengan kewenangan yang masih terbatas saya coba membuat situasi ini dengan melahirkan
satgas. Ya satgas ini bersifat internal di BP2MI. Kemudian kementrian, lembaga kita ajak secara
koordinatif, semua pihak tentu diberikan mandat undang-undang, bagaimana semua pihak
mengambil peran,"ucap Benny usai Rakornas BP2MI di Intercontinental Bandung, Jumat
(8/10/2021).

Benny juga mengatakan, sindikat penempatan ilegal saat ini terkesan tak tersentuh oleh hukum.
Banyak permasalahan yang dihadapi oleh PMI di luar negeri, seperti diantaranya pemutusan
kerja sepihak, diperjualbelikan dari satu majikan ke majikan lain, ABK yang mengalami tindak
kekerasan kemudian di lempar ke laut untuk menghindari masalah hukum.

"Kalau ini dibiarkan posisikan negara tak berdaya. Bahkan negara dianggap melakukan
pembiaran. Padahal negara ini negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Negara ini
memiliki pemerintahan dengan aparatur negara yang diberikan kewenangan kuat oleh undang-
undang dalam hal penegakan hukum,"papar dia.

"Kalau kita juga tidak melakukan sesuatu hari ini, pertanyaannya kapan lagi?. Itu artinya
membiarkan daftarnya semakin panjang korban-korban penempatan ilegal,"tambah dia.

Dengan kehadiran kementrian dan lembaga terkait yang mendukung dan sepakat langkah satgas
intern BP2MI untuk memerangi kejahatan perdagangan orang.

"Yang lebih ideal kita startnya nanti tahun 2022. Aspek-aspek pencegahan itu yang penting
dilakukan sebelum mereka ditempatkan di negara penempatan. Tapi ketika kita melakukan
pencegahan, siapa otak dibalik upaya penempatan ilegal ini juga harus dicari, karena ini bisnis
kotor, ini bisnis yang dimodali dengan uang yang cukup besar. Dan semua pihak banyak yang
menikmati,"ungkap Benny.

BP2MI menurut Benny, ingin kejahatan ekstra ordinary crime dihadapi dengan cara yang luar
biasa, dengan melibatkan banyak pihak terkait.

"Kita tidak ingin hanya memenjarakan secara fisik para pelaku, diseret secara pidana. Tapi juga
uang dan kekayaan hasil kejahatan ini harus disita atas nama negara,"ucap dia.

210