Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat Komjen Pol Suhardi
Alius menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kepala BP2MI dan tim.
Suhardi juga menyatakan, keterlibatan oknum kementerian maupun lainnya di dalam sindikat
penempatan ilegal sudah jelas, sehingga dibutuhkan dukungan kuat dari berbagai lini dalam
memberantas sindikat tersebut. "Identifikasi jelas. Semua oknum ada di lintas kementerian dan
lembaga. Kita jangan sampai kalah. Di situlah tugas kami untuk mendorong itu semuanya.
Jangan sampai hanya gara-gara segelintir orang, semua berpangku tangan, tidak bergerak,"
kata jendral bintang tiga ini.

Kejahatan terhadap PMI bersifat extraordinary, bukan sekadar TPPO namun juga berbagai tindak
pidana lainnya, melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi (K/L) dan membutuhkan kerja
sama berbagai pihak, perlu penanganan yang luar biasa, pendekatan yang bersifat multidoors,
pengenaan TPPO juga Tindak Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Dalam mendukung BP2MI, kami melibatkan penyidikan kepolisian, kejaksaan, hingga PPATK,"
kata Suhardi.

Selain menyoroti mafia penempatan ilegal, pada rakornas tersebut terungkap dalam dua tahun
terakhir BP2MI menangani kepulangan PMI terkendala sehingga berakibat pada pendeportasian
PMI.
Kasus ini dialami oleh 65.734 PMI, dan mereka dibiayai negara sejak dari negara penempatan
hingga kembali ke Indonesia. "Juga ada 981 PMI yang meninggal/jenazah, dan kita tangani
kepulangan jenazahnya hingga diantar ke rumah keluarganya. Ada 1.316 PMI yang sakit, kita
tangani kepulangannya, kita tangani penyembuhannya hingga kepulangan ke kampung
halaman," kata Benny.

Selain itu terdapat 62.488 PMI yang mengalami kendala hukum, sehingga dideportasi. BP2MI
melayani kedatangan PMI bermasalah tersebut di Tanah Air hingga pulang dengan selamat ke
daerah asal.

215