Page 381 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

Nazid tak tahu mengapa dirinya tak kunjung lolos dalam pendaftaran program Kartu Prakerja.
Notifikasi pendaftaran yang didapatnya tidak memuat keterangan mengapa ia tak lolos. Padahal
ia merasa sudah memenuhi semua berkas data yang diminta dan mengisi formulir pendaftaran
dengan lengkap dan teliti.

Data-data yang diminta pun tidak banyak, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu
Keluarga (KK). Ia juga mengakui bahwa dirinya tak pernah mendapatkan bantuan lain dari
pemerintah, sebagaimana ketentuan dalam program Kartu Prakerja. Selain karena butuh
bantuan keuangan, ia berharap dapat merasakan pelatihan marketing, untuk meningkatkan skill
di bidang marketing-nya.

Memasuki 2021, ada keburuntungan yang hinggap, Nazid tak lagi berstatus pengangguran. Ia
diterima bekerja sebagai staf marketing di sebuah perusahaan distributor elektronik. Sembari
melakoni berbagai pekerjaan sampingan, ia berharap bisa sedikit menabung untuk menuntaskan
kuliahnya.

Kisah Nazid hanya sepenggal gambaran bagaimana sulitnya proses administrasi untuk mendaftar
di program Kartu Prakerja. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima
Yudhistira menyebut sejak awal digulirkannya program Kartu Prakerja pada April 2020 lalu,
hingga saat ini masih terjadi masalah di pendataan. Contohnya, ditemukan fakta ada ASN
(Aparatur Sipil Negara) yang diterima dalam program Kartu Prakerja. Padahal, aturannya jelas,
ASN tidak berhak mendaftar di program tersebut.
Terkait problematika data ini, Bhima melanjutkan, pada akhir 2020 lalu, muncul rekomendasi
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pemerintah untuk menghentikan sementara
program ini, hingga persoalan data menjadi clean and clear. Pemerintah diminta melakukan
perbaikan dan integrasi data pekerja dengan data-data kependudukan, BPJS Ketenagakerjaan,
maupun data dari penerima bantuan sosial (bansos) atau data terpadu milik Kementerian Sosial
(Kemensos).

Diakui Bhima, semenjak ada rekomendasi dari KPK, kini pendataan program Kartu Prakerja sudah
berangsur membaik. Hanya saja, problem lainnya muncul ketika melihat syarat pendaftaran
program Kartu Prakerja.

Menurut Bhima, syarat yang diterapkan sangat longgar. Di mana berbagai kategori, mulai dari
pengangguran, setengah pengangguran, pekerja informal dan lulusan dari SMA-SMK, semua bisa
mendaftar. Ini karena begitu luasnya cakupan atau sasaran dari program Kartu Prakerja,
sehingga sulit untuk memastikan indikator-indikator keberhasilannya.

Bagi Bhima, tujuan akhir dari pengangguran bukan sekadar menaikkan keterampilan dengan
mengikuti pelatihan. Tapi bagaimana dapat memperoleh pekerjaan setelah mengikuti pelatihan
program Kartu Prakerja. "Di sinilah problemnya, di mana Kartu Prakerja itu belum mampu
menjembatani antara lulusan, khususnya yang berasal dari pengangguran, kepada
perusahaanperusahaan maupun BUMN,"ia menegaskan.

Bhima menyebut masih rendahnya transparansi terkait berapa banyak lulusan dari program
Kartu Prakerja, khususnya yang berasal dari pengangguran. Karena, serapan para lulusan dari
program Kartu Prakerja, saat ini pun masih belum terlihat.

Pemerintah, Bhima mengungkapkan, seharusnya melakukan tracing, setelah peserta mengikuti
program Kartu Prakerja. Tracing ini bertujuan untuk mengetahui apakah lulusan program ini
sudah bekerja, jika sudah bekerja di mana bekerjanya, apakah ada kenaikan pendapatan atau
tidak, apakah jenjang kariernya juga meningkat. "Kan tidak ada evaluasi seperti itu. Ini yang

380