Page 382 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

membuat sangat sulit untuk menilai Kartu Prakerja dianggap proyek yang berhasil atau proyek
gagal," tuturnya.
Jika menilik skema serupa di negara-negara lainnya lewat Unemployment Training Benefit,
Bhima menuturkan pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang merekrut para
lulusan program kartu prakerja. "Ini enggak ada di sini. Sehingga ujungnya adalah para lulusan
prakerja seolah dipaksa menjadi wirausaha. Padahal tujuan awalnya tidak ke sana, tapi masuk
ke sektor formal, bukan menjadi wirausaha," ia memaparkan.

Bhima mengkritisi mekanisme program sejenis Kartu Prakerja yang juga sudah tereplikasi di
beberapa Kementerian/Lembaga lainnya. Seperti di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
yang namanya TPM (tenaga kerja produktif Mandiri). Bhima menilai skema ini dimunculkan di
tiap-tiap Kementerian yang akhirnya membuat banyak program yang tumpang tindih dan tidak
terintegrasi dengan program kartu prakerja.

"Kenapa tidak dalam satu rumah kartu prakerja itu jadi pertanyaan. Ini kan jadi mubazir. Padahal
skemanya sama, Pelatihan dan pemberian insentif," jelas Bhima.

Tak menutup kemungkinan, beberapa peserta yang sudah ikut program prakerja, juga terlibat
juga di program pelatihan yang diselenggarakan kementerian dan lembaga lainnya.

Sejak pandemi, pemerintah menggulirkan program serupa dengan program kartu prakerja,
sayangnya menurut Bhima tidak dibarengi oleh serapan para lulusannya. Akhirnya program
prakerja seolah seperti program yang tidak tuntas dari hulu ke hilir. Hal ini juga menimbulkan
adanya potensi tumpang tindih antar peserta.

"[Tumpang tindih] dengan orang yang sama. Padahal tujuannya adalah kita ingin melakukan
integrasi. Dari mulai dia mendaftar, sampai informasi dia mendapatkan pekerjaan. Akhirnya
muncul praktek-praktek [perjokian] yang hanya ingin mendapatkan uang insentifnya saja," ujar
Bhima.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga
Hartarto menegaskan bahwa program Kartu Prakerja telah tepat sasaran, tidak ada kebocoran.
Sebab, pemberian bantuan dilakukan secara end to end, dimana dana ditransfer langsung oleh
Pemerintah kepada penerima manfaat melalui virtual account.
"Ini salah satu model bansos yang bisa tepat sasaran, tepat waktu dan insyaallah tidak ada yang
bocor," kata Airlangga dalam webinar bertajuk Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 pada akhir
September lalu.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut bahwa pendaftar program Kartu Prakerja telah
menembus 72 juta orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dimana untuk
penerimanya pada 2020 sebanyak 5,5 juta orang dan per gelombang ke 19 pada 2021
menembus angka 4,37 juta orang.
Berdasarkan jumlah peserta, pada 2020 telah dikucurkan insentif senilai Rp13,36 triliun dan
untuk tahun 2021 ini sebesar Rp7,27 triliun. Adapun data Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja menyebut hingga 14 September 2021 sebanyak 91% atau ada 3,99 juta orang penerima
telah menyelesaikan pelatihan. Sedangkan 87% atau 3,81 juta penerima telah mendapatkan
insentif.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari
menegaskan bahwa proses pendaftaran untuk peserta Prakerja telah memiliki syarat dan
standarnya berpegang pada acuan yang digariskan Kemenkoperekonomian. "Untuk yang

381