Page 83 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 83
Judul Ketua DPD Dukung Rencana Pengiriman Kembali PMI ke Taiwan
Nama Media detik.com
Newstrend Pembukaan Kembali PMI ke Taiwan
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5760248/ketua-dpdukung-rencana-
pengiriman-kembali-pmi-ke-taiwan
Jurnalis Inkana Izatifiqa R Putri
Tanggal 2021-10-09 23:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Namun persiapan yang dilakukan harus
matang. Terutama berkaitan dengan kesehatan para calon pekerja migran yang akan berangkat
ke negara-negara penempatan. Karena para pekerja migran ini membawa nama Indonesia ke
luar negeri
positive - AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Kemudian ajak pihak-pihak yang
berkepentingan di otoritas Taiwan untuk melihat kesiapan prokes kita dan calon pekerja yang
akan berangkat. Sebagai bukti keseriusan kita dalam persiapan sehingga diharapkan bisa
menjadi pertimbangan agar penempatan pekerja migran ke Taiwan segera dibuka kembali dalam
waktu dekat
neutral - AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Termasuk yang harus dikuasai oleh para
pekerja migran Indonesia adalah bahasa asing, minimal bahasa Inggris dan bahasa Taiwan
negative - AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Sudah menjadi rahasia umum adanya
pekerja migran yang berangkat secara ilegal. Ini tindakan merugikan dan tidak bertanggung
jawab. Kemenaker harus mempunyai strategi mengantisipasinya dengan penguatan bersama
lembaga-lembaga terkait
Ringkasan
Pemerintah Indonesia berencana membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Taiwan. Pembukaan ini seiring dengan menurunnya kasus positif COVID-19 di
Indonesia. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun merespons positif rencana tersebut.
LaNyalla menilai rencana ini dapat menekan angka pengangguran akibat kondisi ekonomi yang
belum berjalan maksimal karena pandemi. Meski demikian, ia mengimbau agar pemerintah
mempersiapkannya secara matang.
82
