Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 SEPTEMBER 2019

Kata Nelson, dalam perjanjian kontrak ada syarat-syarat kenapa sebuah pekerja
tidak bisa dikontrak, misalnya untuk jenis pekerjaan yang sifatnya terus-menerus,

kemudian tidak boleh lebih dari 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun.

"Ini kan ada batasan-batasannya ya, nah di dalam revisi itu tidak ada lagi," papar

Nelson.

Perombakan pada status hubungan pekerjaan itu jadi penting lantaran bisa

berdampak pada pengupahan, jaminan sosial hingga perlindungan keselamatan

pekerja.

Nelson mencium indikasi bahwa pemerintah bakal menghapuskan upah minimum

karena dianggap membuat seret masuknya investor industri padat karya.

"Kalau dikatakan untuk padat karya upahnya boleh di bawah upah minimum, itu
artinya dengan sengaja, dengan sadar negara membolehkan warga negaranya

masuk ke lembah kemiskinan," kata dia.

Menurutnya diagnosa pemerintah keliru. Sebab berdasarkan analisis Bank Dunia,

Nelson menyebut keengganan investor masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh angka

korupsi, birokrasi yang masih berbelit dan pengenaan pajak yang tumpang tindih.
Sedangkan faktor buruh ada pada urutan di bawah itu.

Sementara berdasar dokumen yang diperoleh , pasal penetapan upah minimum ini

salah satu pasal yang diubah. Dalam berkas berjudul Laporan Akhir Analisis dan
Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan 2018 itu ditulis alasan perubahan lantaran

rumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

dalam Undang-Undang dinilai tak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan.

Page 99 of 172.