Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 SEPTEMBER 2019
P. 102
"Terdapat tumpang tindih aturan mengenai penetapan upah minimum, Pendapatan
Domestik Bruto dan inflasi sifatnya nasional, sedangkan kebutuhan hidup sifatnya
regional," demikian tertulis dalam tabel analisis Pasal 88 dan 89 UU
Ketenagakerjaan.
telah menghubungi Kepala Subdirektorat Kesetaraan Norma Kerja Direktorat Norma
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Retno Pratiwi untuk mengonfirmasi hasil kajian
tersebut namun belum mendapat respons.
Sementara itu Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mahatmi Parwitasari Saronto tak
menjelaskan detail perubahan terkait upah minimum. Hanya saja berdasar kajian
lembaganya poin upah minimum menjadi salah satu yang direkomendasikan untuk
diubah.
Hal lain yang dikritik kelompok buruh adalah rencana perubahan ketentuan
pesangon. Menurut Nelson, pemerintah berencana memangkas pesangon bagi
pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Analisis ini didapat
berdasar file presentasi Bappenas mengenai analisis regulasi tenaga kerja.
"Pesangon kita ini dianggap terlalu tinggi. Dia ada ukurannya, dengan dibandingkan
dengan negara lain (Brazil). Dia boleh bilang begitu, tapi lihat nominalnya, kita lebih
rendah," kata Nelson..
Page 100 of 172.
