Page 118 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 118
BURUH DI JEMBER UNJUK RASA, MINTA GUBERNUR JATIM CABUT SK UMK 2022
Ratusan buruh di Jember melakukan unjuk rasa, meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa, mencabut Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten (SK-UMK) tahun 2022. Buruh
yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) dan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Jember berorasi didepan Pendopo Bupati dan Kantor DPRD Jember, Senin
(6/12/2021).
Dimana SK UMK 188/803/KPTS/013/2022 tertanggal 30 November 2021 tertuang, 5 Kabupaten,
yakni Kabupaten Malang, Jombang, Probolinggo, Pacitan dan Jember tidak mengalami kenaikan
upah. Sedangkan di Jember, dalam SK UMK yang diluncurkan Gubernur Jatim tersebut masih
tetap 2,3 juta sekian.
Padahal sebelumnya, 15 November 2021 Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jember,
telah memutuskan besaran UMK Jember Rp.2,4 juta, yang juga dihadiri Serikat Pekerja dan Wakil
Apindo.
"Dengan mempertimbangkan kesejahteraan buruh dan kelangsungan perusahaan, dengan tidak
melanggar mekanisme dan undang-undang yang berlaku," kata Ketua Sarbumusi Jember Umar
Faruk, Senin (6/12/2021).
Menurut Faruk, keputusan itu sebagai pertimbangan Bupati Jember, dalam merekomendasikan
kepada Gubernur Jawa Timur.
"Pada 17 November kami dan Serikat butuh lainnya, telah audiens dengan Bupati Jember tentang
usulan UMK 2,5 juta, dengan pertimbangan tahun 2021 tidak ada kenaikan UMK," jelasnya.
"Kebutuhan hidup layak buruh dan keluarganya, kesejahteraan dan naiknya harga bahan pokok,
pertimbangan itu diterima langsung Bupati Jember," imbuh Faruk.
Dengan demikian, Sarbumusi dan SPSI sepakat menolak UMK buruh sebesar 2,3 perbulan.
Dengan begitu, meminta bupati Jember berkirim surat ke Gubernur Jatim atas putusan Depekab
tentang UMK 2,4 juta. Dengan demikian, Buruh meminta gubernur Jatim Khofifah Indar
Parawansa mencabut SK UMK Nomor 188 tahun 2022 dan menetapkan besaran UMK
berdasarkan putusan Depekab dengan kenaikan 1,09 persen (2,4 juta) tanpa kecuali.
"Jika tidak ada rekomendasi dari Gubernur Jatim, kami akan mogok massal hingga 8 Desember
2021," ancamnya. Disamping itu, buruh meminta kepada pejabat pengawasan Disnaker Provinsi
Jatim, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
"Menindak tegas perusahaan yang tidak menjalankan UMK tahun 2022 atau yang melanggar
aturan yang berlaku," pintanya.
Kepada Depekab Jember, Faruk berharap, agar bersama-sama memberikan sosialisasi pada
perusahaan dan pekerja di Jember.
"Bagi perusahaan yang tidak sanggup, bisa mengajukan permohonan penangguhan
pengupahan, sesuai mekanisme yang telah diatur undang-undang," lantangnya.
Sedangkan, Bupati Jember Hendy Siswanto saat menemui pengunjuk rasa menyampaikan, hari
ini akan bertulis surat kepada Gubernur Jatim dan langsung akan ditanda tangani.
"Kami memohon kepada Gubernur Jatim, agar UMK Jember sesuai dengan Depekab yang sudah
disepakati oleh para pengusaha sebesar 2,4 juta," tegasnya.
Bahkan Bupati meminta, perwakilan Buruh ikut serta mengantar surat ke Gubernur Jatim. (Sug).
117
