Page 119 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 119
Judul Indonesia Minta Malaysia Kembali Bahas MoU Penempatan PMI
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Penempatan PMI Malaysia
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/863589/indonesia-minta-
malaysia-kembali-bahas-mou-penempatan-pmi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-06 21:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nah, ini kan MoU sudah habis di 2016 dan
harus diperbaharui. Kita lakukan pembahasan dan penandatanganan ulang untuk membangun
tata kelola penempatan PMI. Payung besar hukum terkait dengan pekerja migran rumah tangga
atau domestik harus diselesaikan dulu agar semua bisa teratasi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nah, ini harus selesai dulu. MoU ini harus
ditandatangani, baru masalah lain mengikuti itu. Kami ingin agar pelindungan pekerja migran
kita lebih baik lagi dan lebih diseriusi
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pemerintah belum bisa
menempatkan pekerja Indonesia di perkebunan sawit Malaysia. Menurut Menaker, sikapnya
tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa Pemerintah
Indonesia akan menyelesaikan terlebih dahulu MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Domestik sebelum membuka penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
INDONESIA MINTA MALAYSIA KEMBALI BAHAS MOU PENEMPATAN PMI
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pemerintah belum bisa
menempatkan pekerja Indonesia di perkebunan sawit Malaysia.
Menurut Menaker, sikapnya tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan terlebih dahulu MoU Penempatan
dan Perlindungan Pekerja Domestik sebelum membuka penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. MoU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Domestik sudah habis sejak 2016.
"Nah, ini kan MoU sudah habis di 2016 dan harus diperbaharui. Kita lakukan pembahasan dan
penandatanganan ulang untuk membangun tata kelola penempatan PMI. Payung besar hukum
118
