Page 122 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 122
GUBERNUR BANTEN TIDAK AKAN UBAH KEPUTUSAN SOAL UPAH MINIMUM
Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, tidak akan mengubah keputusannya terkait upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) se-Banten. Hal ini lantaran
Wahidin menyatakan keputusan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itu diungkapkan Wahidin menanggapi aksi mogok daerah
ribuan buruh di Provinsi Banten yang berlangsung mulai hari ini, Senin (6/12/2021) hingga 10
Desember 2021 mendatang.
" Gimana kita mau revisi, itu sudah sesuai dengan PP yang ditetapkan pemerintah. Buruh mau
naik, tapi kalau pengusaha nggak sanggup bayar buruhnya gimana ?. Kalau memang apa yang
kita keluarkan bertentangan dengan PP dan SE Menaker silakan berdemo, tapi memang apa
yang kita keluarkan tidak bertentangan, lalu mau gimana lagi?," ungkap Wahidin Halim.
Dikatakan, jika buruh bersikukuh pada upah minimum sesuai keinginannya, Wahidin
menyarankan pengusaha untuk mencari pekerja lain yang mau menerima hasil keputusan
pemerintah.
"Kepada pengusaha, saya bilang kalian cari tenaga kerja baru masih banyak nganggur. Yang
nganggur masih banyak, yang butuh kerja. Yang cukup gaji Rp2,5 juta sampai Rp4 juta, masih
banyak. Kita sebagai pemerintah juga berupaya untuk mengupayakan kenaikan, tapi kalau
pengusahanya nggak mampu dan nggak sanggup membayar gimana. Ini ditekan saja nggak
bisa kalau tidak disesuaikan dengan PP, salah saya sebagai gubernur," lanjutnya.
Menanggapi hal itu, sejumlah perwakilan buruh mengaku kaget dengan ucapan Gubernur Banten
yang dianggap mendukung pengusaha dan tidak membela kaum buruh demi bisa hidup layak.
"Kita kaget, sebagai pemimpin kok dia (Wahidin Halim) bisa berucap seperti itu. Dia malah
mendukung pengusaha dan tidak mendukung kita sebagai buruh dan rakyatnya. Kita melakukan
ini (aksi demo) demi bisa hidup layak, kita tidak meminta lebih. Kita ingin pemerintah mendengar
keluh kesah kami bahwa kondisi saat ini membuat kami buruh tertekan. Kita berharap dia
mendengar dan bersama-sama mendukung perjuangan kami bukan malah menyerang kami dan
menganjurkan perusahaan mencari tenaga kerja baru yang mau menerima gaji yang
diterapkan," kata Wakil Ketua Bidang Sosial dan Politik DPD SPN Banten, Ahmad Saukani.
121
