Page 121 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Judul Gubernur Banten Tidak Akan Ubah Keputusan Soal Upah Minimum
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/863571/gubernur-banten-
tidak-akan-ubah-keputusan-soal-upah-minimum
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-06 21:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Gimana kita mau revisi, itu sudah sesuai dengan
PP yang ditetapkan pemerintah. Buruh mau naik, tapi kalau pengusaha nggak sanggup bayar
buruhnya gimana ?. Kalau memang apa yang kita keluarkan bertentangan dengan PP dan SE
Menaker silakan berdemo, tapi memang apa yang kita keluarkan tidak bertentangan, lalu mau
gimana lagi?

negative - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kepada pengusaha, saya bilang kalian cari tenaga
kerja baru masih banyak nganggur. Yang nganggur masih banyak, yang butuh kerja. Yang cukup
gaji Rp2,5 juta sampai Rp4 juta, masih banyak. Kita sebagai pemerintah juga berupaya untuk
mengupayakan kenaikan, tapi kalau pengusahanya nggak mampu dan nggak sanggup
membayar gimana. Ini ditekan saja nggak bisa kalau tidak disesuaikan dengan PP, salah saya
sebagai gubernur

negative - Ahmad Saukani (Wakil Ketua Bidang Sosial dan Politik DPD SPN Banten) Kita kaget,
sebagai pemimpin kok dia (Wahidin Halim) bisa berucap seperti itu. Dia malah mendukung
pengusaha dan tidak mendukung kita sebagai buruh dan rakyatnya. Kita melakukan ini (aksi
demo) demi bisa hidup layak, kita tidak meminta lebih. Kita ingin pemerintah mendengar keluh
kesah kami bahwa kondisi saat ini membuat kami buruh tertekan. Kita berharap dia mendengar
dan bersama-sama mendukung perjuangan kami bukan malah menyerang kami dan
menganjurkan perusahaan mencari tenaga kerja baru yang mau menerima gaji yang diterapkan

Ringkasan

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, tidak akan mengubah keputusannya terkait upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) se-Banten. Hal ini lantaran
Wahidin menyatakan keputusan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itu diungkapkan Wahidin menanggapi aksi mogok daerah
ribuan buruh di Provinsi Banten yang berlangsung mulai hari ini, Senin (6/12/2021) hingga 10
Desember 2021 mendatang.

120