Page 133 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 133
"Jadi sebetulnya yang dimaksud keputusan MK itu kan tidak boleh buat aturan yang baru, tidak
ada klausul pun yang menggugurkan aturan yang sudah ditetapkan," ujar Adi saat dihubungi,
Selasa (30/11).
Adi mengatakan, sesuai putusan MK yakni UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku
sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana
yang telah ditentukan yakni dua tahun. Sebab itu, penetapan UMP dan UMK juga tetap
berdasarkan PP 36/2021 yang merupakan aturan pelaksana UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Adi menerangkan, pemerintah tidak serta merta menetapkan PP 36/2021 begitu saja. Perumusan
PP tersebut berdasarkan kesepakatan tripartit yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh
termasuk dari akademisi.
Ia mengatakan, adanya PP tersebut memberi kepastian hukum, perlindungan bagi dunia usaha
dan perlindungan bagi pekerja/buruh.
"Jangan sampai kita memberikan yang tidak berlandaskan hukum, Mari kita jalankan fungsi
sesuai dengan kewenangan kita masing-masing yang telah diatur sesuai peraturan dan regulasi
yang ada," ujar Adi.
132
