Page 131 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 131
Judul Serikat buruh berencana lakukan aksi mogok kerja
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/serikat-buruh-berencana-lakukan-
aksi-mogok-kerja
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2021-12-06 20:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sudah disepakati dan diputuskan aksi buruh tiap-tiap
provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terus dilakukan mulai tanggal 6 sampai 10
Desember.2021 aksi-aksi buruh di masing-masing provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia
akan berlangsung yang melibatkan puluhan ribu buruh
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Rencana aksi mogok nasional yang melibatkan 2 juta buruh
di seluruh Indonesia belum kami putuskan tanggal nya karena atas permintaan kawan - kawan
daerah aksi akan difokuskan ke daerah terutama bupati/walikota dan gubernur harus merubah
SK tentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan UMK
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ketiga, cabut SK gubenur tentang UMP DKI dan UMK di
seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan
demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja
tetap berlaku
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI) Jadi sebetulnya
yang dimaksud keputusan MK itu kan tidak boleh buat aturan yang baru, tidak ada klausul pun
yang menggugurkan aturan yang sudah ditetapkan
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI) Jangan sampai
kita memberikan yang tidak berlandaskan hukum, Mari kita jalankan fungsi sesuai dengan
kewenangan kita masing-masing yang telah diatur sesuai peraturan dan regulasi yang ada
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan
melakukan aksi dan mogok kerja mendesak pemerintah menjalankan putusan Mahkamah
Konstitusi (MK).
130
