Page 132 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 132
SERIKAT BURUH BERENCANA LAKUKAN AKSI MOGOK KERJA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan
melakukan aksi dan mogok kerja mendesak pemerintah menjalankan putusan Mahkamah
Konstitusi (MK).
"Sudah disepakati dan diputuskan aksi buruh tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh
Indonesia akan terus dilakukan mulai tanggal 6 sampai 10 Desember.2021 aksi-aksi buruh di
masing-masing provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan berlangsung yang melibatkan
puluhan ribu buruh," ujar Iqbal ketika dikonfirmasi, Senin (6/12).
Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa nasional akan dipusatkan di Istana Negara, Gedung
Mahkamah Konstitusi, dan Balaikota DKI Jakarta. Hal itu rencananya akan dilakukan pada 8
Desember yang melibatkan sekitar 50.000 hingga 100.000 buruh dari Jabodetabek yang berasal
dari 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.
Lalu, lanjut Iqbal, aksi unjuk rasa akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 serempak di
seluruh Indonesia di masing-masing daerah. Kemungkinan besar aksi akan diikuti ratusan ribu
bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buruh di daerah masing-masing, provinsi
kabupaten/kota.
"Rencana aksi mogok nasional yang melibatkan 2 juta buruh di seluruh Indonesia belum kami
putuskan tanggal nya karena atas permintaan kawan - kawan daerah aksi akan difokuskan ke
daerah terutama bupati/walikota dan gubernur harus merubah SK tentang kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) dan UMK," ujar Iqbal.
Iqbal mengatakan, terdapat tiga tuntutan yang akan disuarakan pada aksi-aksi tersebut.
Pertama, mencabut UU Cipta Kerja sesuai keputusan MK yang sudah menyatakan
inkonstitusional bersyarat dan cacat formil.
Kedua, mencabut PP 36/2021 tentang pengupahan yang dinilai sudah inkonstitusional dan cacat
formil menurut keputusan MK.
"Ketiga, cabut SK gubenur tentang UMP DKI dan UMK di seluruh kabupaten/kota di seluruh
Indonesia," ucap Iqbal.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan UU Cipta
Kerja yang disahkan tahun lalu itu tetap berlaku secara konstitusional. Hal itu berlaku hingga
diterbitkannya aturan perbaikan yang paling lama 2 tahun.
Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja masih juga tetap berlaku.
Pasalnya MK hanya menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat
strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.
Airlangga mengatakan, pemerintah akan berkirim surat ke DPR untuk memasukkan revisi UU
Cipta Kerja dan UU tentang Pembentukan Perundang-Undangan dalam program legislasi
nasional (Prolegnas) tahun 2022.
"Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU
Cipta Kerja tetap berlaku," ungkap Airlangga.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI Adi Mahfudz mengatakan, kebijakan
pengupahan tetap berlaku pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk formula
penetapan upah minimum berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan tetap
berlaku.
131
