Page 187 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

negative - Al Haris (Gubernur Jambi) Saya menangis memikirkannya. Sambil menunggu
keputusan menteri, Makanya kita rapat bersama dewan untuk membahas ini. Namun, dari hasil
pembahasan hitungan BPS hanya muncul angka sekitar 34 ribu, tapi saya tidak puas. Jadi saya
tambahkan dari undang-undang cipta kerja dan PP 78 tahun 2015, jadinya, muncullah kenaikan
sekitar 68 ribu dan sudah kita ajukan ke Jakarta. Nantinya yang diterima oleh buruh sekitar 2
juta 700 sekian

Ringkasan

Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Pertanian Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPPP SPI) Provinsi Jambi pada hari ini mendatangi kantor Gubernur Jambi,
untuk menuntut kenaikan upah yang layak, bertempat di depan Kantor Gubernur Jambi, Senin,
(6/12). Aksi demo tersebut dimulai sejak pukul 10.45 sampai dengan pukul 12.14. para buruh
tersebut ingin menemui gubernur Jambi untuk menyampaikan tuntutannya.

RATUSAN BURUH DEMO KE KANTOR GUBERNUR JAMBI UNTUK MENUNTUT UPAH
BURUH

Mediajambi.com- Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Pertanian
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP SPI) Provinsi Jambi pada hari ini mendatangi kantor
Gubernur Jambi, untuk menuntut kenaikan upah yang layak, bertempat di depan Kantor
Gubernur Jambi, Senin, (6/12).

Aksi demo tersebut dimulai sejak pukul 10.45 sampai dengan pukul 12.14. para buruh tersebut
ingin menemui gubernur Jambi untuk menyampaikan tuntutannya.
Disampaikan, Don Fredy selaku ketua SPPP SPI Provinsi Jambi mengatakan, bahwa
kedatangannya kesini untuk menuntut kenaikan upah minimum di setiap Kabupaten.

"Kami ingin mendorong terbentuknya upah minimum di kabupaten masing-masing," kayanya,
Senin, (6/12).

Ia juga menjelaskan, bahwa kedatangan para demo ini juga disertai beberapa tuntutan yang
ingin diajukannya kepada Gubernur Jambi.

"Pertama, agar gubernur Jambi menaikkan upah minimum di provinsi Jambi, karenakan upah
minimum di provinsi Jambi itu kalau dirupiahkan dalam satu hari itu cuma 700 rupiah, oleh
karena itu kami sangat keberatan. WC umum aja sekarang 2 ribu," ujarnya.

Kemudian, ia juga menjelaskan kembali beberapa tuntutan yang lainnya.

" Kedua, melaksanakan upah minimum di kabupaten di provinsi Jambi. Seperti di Kabupaten
Bungo,Tebo, Kerinci, Batanghari belum ada," paparnya.

Ia juga meminta untuk segera dijalankannya skala pengupahan, untuk membedakan antara upah
yang baru masuk kerja dengan yang sudah lama berkerja.
"UMP itukan hanya berlaku untuk masa kerja nol sampai satu tahun, untuk yang diatas satu dan
sudah berkeluarga harus ada skala upah. Idealnya kenaikan itu 10 persen atau sekitar 260 ribu,"
ungkapnya.

Namun, ia juga memaklumi sikap gubernur Jambi yang masih dilema terhadap upah buruh ini.

186