Page 192 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 192
Awalnya, muncul angka Rp 34.000. Lalu, Undang-undang Cipta Kerja dan PP Nomor 78 tahun
2015 tentang pengupahan telah dipertimbangkan Pemprov Jambi, sehingga mengajukan
kenaikan UMP sekitar Rp 68.000.
"Kita sudah bicarakan, karena itu keputusan di kementerian tenaga kerja. Tapi, akan saya
usulkan lagi, dan kita tunggu 2 minggu untuk membalas surat yang kita ajukan. Jika tidak ada
keputusan, saya langsung tanda tangani SK itu," katanya, Senin (6/12).
Ia pun mengatakan pihaknya juga harus memikirkan perusahaan yang akan membayarkan upah
para pekerjanya. Namun, tetap berupaya menaikan upah, termasuk upah minimum kabupaten
dan kota (UMK) "Nanti kita dorong kenaikan UMK. Karena UMK jumlahnya lebih besar dari UMP.
Karena itu, saya minta untuk kabupaten dan kota seger buat dan tetapkan UMK-nya," tuturnya.
Sementara itu, Ketua SPSI Provinsi Jambi, Don Ferdi, tidak bisa memastikan apakah pihaknya
setuju dengan kenaikan Rp 68.000 itu. Namun, yang pasti pihaknya mendesak adanya UMK di
masing-masing kabupaten dan kota di Jambi.
"Kalau bicara setuju atau tidak setuju, mudah-mudahan kawan-kawan dapat menerima. Tapi,
dengan catatan gubernur harus mendorong UMK. Karena biaya hidup di Kota Jambi dan
Kabupaten Kerinci berbeda," pungkasnya.
191
