Page 188 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 188
"Memang saat ini gubernur Jambi lagi dilematis, ada aturan hukum yang ditetapkan oleh
kementerian tenaga kerja. Saya katakan bahwa Gubernur bukan anak buah menteri, gubernur
itu pemimpin rakyat Jambi yang harus memperjuangkan hak-hak rakyat," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan, agar gubernur harus segera mendorong ditetapkannya upah
minimum kabupaten/kota.
"Karenakan biaya hidup di kabupaten dan di kota itu beda, tetap upahnya sama. Jadi
berdasarkan kehidupan layak yang ingin kami tuntun ini," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris, menyampaikan kepada para pekerja buruh yang datang,
bahwa selama ini para perusahaan hanya menerapkan upah sesuai Upah Minimum Pekerja
(UMP) saja.
"Saya akan menegur para perusahaan itu, karena sebenarnya UMP itu hanya satu tahun saja,
selebihnya tidak UMP masuk lagi," paparnya.
Ia juga mengatakan, ada empat bupati di Jambi yang sudah membuat Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) untuk para buruh.
"Karena kalau sudah UMK tidak perlu lagi UMP. Maka saya sudah instruksikan semua Bupati dan
walikota harus segera membuat UMP," tegasnya.
Al Haris juga menjelaskan, bahwa saat ini kementerian ketenagakerjaan sudah membuat
peraturan mengenai kenaikan upah yang hanya 84 ribu.
"Saya menangis memikirkannya. Sambil menunggu keputusan menteri, Makanya kita rapat
bersama dewan untuk membahas ini. Namun, dari hasil pembahasan hitungan BPS hanya
muncul angka sekitar 34 ribu, tapi saya tidak puas. Jadi saya tambahkan dari undang-undang
cipta kerja dan PP 78 tahun 2015, jadinya, muncullah kenaikan sekitar 68 ribu dan sudah kita
ajukan ke Jakarta. Nantinya yang diterima oleh buruh sekitar 2 juta 700 sekian," jelas Al Haris.
Al Haris, juga menyampaikan kedepannya juga akan dibuatkan peraturan daerah (Perda)
mengenai upah buruh tersebut.
Namun, saat diminta untuk menandatangi SK yang dibuat oleh persatuan buruh tersebut, Al
Haris mengatakan bahwa dirinya masih menunggu keputusan kementerian ketenagakerjaan
terlebih dahulu mengenai upah yang akan ditetapkan kementerian.
Dalam aksi tersebut, ada lima tuntutan yang diajukan oleh persatuan buruh di Jambi yaitu:
1. Meminta menaikkan upah minimum para buruh.
2. Meminta diperlakukannya upah minimum di Kabupaten.
3. Meminta untuk menetapkan skala upah bagi buruh.
4. Meminta untuk buruh yang sudah lama berkerja untuk dijadikan pegawai tetap.
5. Meminta untuk menindak perusahaan-perusahaan yang nakal.(*/Yen)
187
