Page 200 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 200
Ringkasan
Ribuan buruh dari berbagai perusahaan dan berbagai daerah kota/kabupaten se-Banten, mulai
hari ini menggelar aksi mogok daerah hingga 10 Desember 2021. Aksi yang dilakukan itu dalam
rangka menolak hasil penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota.
MULAI HARI INI, BURUH DI BANTEN MOGOK DAERAH
Ribuan buruh dari berbagai perusahaan dan berbagai daerah kota/kabupaten se-Banten, mulai
hari ini menggelar aksi mogok daerah hingga 10 Desember 2021. Aksi yang dilakukan itu dalam
rangka menolak hasil penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota.
"Kita menggelar aksi mogok daerah ini dari hari ini hingga 10 desember 2021 mendatang.
Tuntutan kita jelas, meminta gubernur Banten merevisi ketetapan UMP dan UMK kabupaten/kota
se-Banten, karena upah yang sekarang tidak sesuai dengan Kebutuhan hidup layak kaum buruh,"
kata Sekjen Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh (KASBI) Indonesia, Unang Sunarno di
Kota Tangerang, Senin (6/12/2021).
"Selain itu, kita juga meminta pemerintah mencabut omnibus law Cipta Kerja. Oleh karena itu,
Konfederasi KASBI, khususnya wilayah Banten akan bersama-sama melakukan aksi mogok
daerah," imbuh Unang.
Aksi mogok daerah ini akan diikuti oleh semua pekerja yang berada di seluruh daerah di Banten.
"Kaum buruh dipaksa menerima upah minimum yang tidak sebanding dengan kenaikan harga
komoditas pangan, sewa rumah, biaya pendidikan, serta biaya kebutuhan hidup lainnya selama
pandemi. Upah murah yang diterima oleh kaum buruh juga akan makin memperparah kondisi
ketimpangan kekayaan, di mana kenyataannya hari ini kita justru mendapati catatan
meningkatnya kekayaan segelintir kelompok pengusaha dan penguasa selama masa pandemi,"
ujar Unang.
Unang juga menyatakan penerapan PP 36/2021 yang merupakan peraturan turunan UU Cipta
Kerja menjadi biang keladi yang menyebabkan para buruh masuk ke dalam lingkaran setan.
Kondisi makin parah, setelah menteri dalam negeri mewajibkan kepala daerah mengikuti
keputusan pemerintah pusat dalam hal penentuan upah minimum dengan dalih sebagai dampak
pandemi dan juga pengerjan proyek strategis nasional.
"Perjuangan melawan darurat upah buruh murah tidak bisa lagi hanya mengandalkan tekanan
di daerah. Kita harus menyatukan isu upah ini sebagai perjuangan nasional agar ada kepastian
kenaikkan upah secara nasional. Tidak ada daerah-daerah yang tertinggal dan upahnya tidak
naik," kata Unang.
"KASBI juga dalam kesempatan ini memohon Presiden Joko Widodo bisa saja menerbitkan
Keputusan Presiden soal kenaikan upah secara nasional dan membatalkan penentuan upah lewat
skema PP 36/2021. Jika keputusan ini belum dicabut dan direvisi kami akan terus demo sampai
tuntutan kami dipenuhi," kata Unang.
Sumber: BeritaSatu.com.
199
