Page 224 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 224
YP Agreement awalnya merupakan usulan Indonesia dalam Perundingan IE-CEPA yang
memberikan jaminan ketersediaan kuota bagi kategori profesional muda sesuai dengan
persyaratan dalam persetujuan untuk bekerja di negara kedua pihak dengan tujuan peningkatan
keahlian profesional.
Dalam penandatanganan ini, pihak Indonesia diwakili Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono,
sedangkan pihak Swiss diwakili Director International Affairs, State of Secretariat for
Migration(SEM), Federal Department of Justice and Police (FDJP) Ambassador Vincenzo Mascioli.
"Kami harap kesepakatan ini dapat memberikan manfaat bagi kedua negara untuk saling
membantu dalam meningkatkan keterampilan kerja. Khususnya bagi tenaga kerja profesional
muda kedua negara serta meningkatkan ketersediaan akses pasar bagi tenaga kerja Indonesia
di negara EFTA," ujar Suhartono dalam siaran persnya, Senin (6/12/2021).
Suhartono menuturkan, kuota yang disepakati dalam persetujuan ini sejumlah 50 orang per
tahun dan dapat ditingkatkan hingga 100 orang per tahun jika disepakati bersama.
Untuk dapat memanfaatkan YP Agreement, para profesional muda pada rentang usia yang
ditetapkan diharapkan telah menyelesaikan pelatihan profesional dengan durasi tidak kurang
dari dua tahun dan memiliki dokumen penyelesaian studi pada bidang yang relevan dengan
pekerjaan.
Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, diharapkan tersedia peluang kerja untuk seluruh
bidang profesional yang tidak melanggar ketentuan hukum di kedua negara.
Suhartono juga mengatakan, bila memenuhi persyaratan, maka otorisasi akan diberikan kepada
profesional muda untuk bekerja selama kurun waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang maksimal
selama 6 bulan.
Otorisasi yang diberikan kepada para profesional muda terkait dengan izin masuk dan izin tinggal
harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya, profesional muda yang telah mendapatkan otorisasi untuk bekerja di negara kedua
pihak, akan bekerja berdasarkan kontrak kerja.
Kontrak kerja antara lain memuat hak dan kewajiban seperti kondisi pekerjaan, gaji, dan pajak
sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di negara tempat bekerja. Sedangkan, elemen gaji
harus sesuai mencerminkan kondisi upah umum pada tempat, profesi, dan bidang masing-
masing.
Sementara itu, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Jasa Iskandar
Panjaitan mengatakan, YP Agreement merupakan permintaan Indonesia kepada Swiss pada saat
Perundingan IE-CEPA sebagai bagian komitmen masing-masing negara baik Indonesia maupun
negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein).
"Dengan demikian, dipahami oleh Indonesia dan Swiss bahwa persetujuan ini akan lebih banyak
dimanfaatkan Indonesia. Diharapkan, dengan adanya persetujuan ini melalui koordinasi
Kemenaker, Indonesia dapat segera mengoptimalkan pemanfaatannya," pungkas Iskandar.
223
