Page 229 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 229
Para buruh merasa kanaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2022, yang sebesar Rp
18.872, kontradiksi dengan pertumbuhan ekonomi di Jambi. Juga tidak manusiawi, dan tidak
mempertimbangkan kanaikan harga bahan pokok.
"Kalau dihitung, 0,7 persen itu hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 18.000. Per harinya hanya
Rp 700 saja," kata Zulkifli Habis, koordinator aksi unjuk rasa.
Dengan demikian, mereka mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk menaikan UMP
sebesar 10 persen. Kenaikan upah yang tidak merendahkan harkat dan martabat para buruh.
"Gubernur Jambi harus menaikkan UMP Jambi. Kalau dihitung kenaikan itu perlu harinya Rp 700.
Sangat merendahkan harkat dan martabat," ujar Don Fredi, Ketua SPSI Jambi.
Ia pun mengatakan Pemprov Jambi harus menetapkan upah minimum kabupaten (UMK).
Kebutuhan ekonomi di kabupaten dan kota tidak bisa disamakan. Sedangkan di kabupaten
banyak buruh perkebunan.
"Kedua buat upah minimum di kabupaten, seperti di Bungo, Tebo, Merangin, Kerinci yang belum
ada," tuturnya.
Tidak hanya itu, Pemprov Jambi juga diminta membuat peraturan tentang pengupahan. Kata
Fredi, buruh yang bekerja selama setahun upahnya tidak bisa disamakan dengan yang bekerja
selama 20 tahun.
Buruh yang bekerja lebih dari setahun dan sudah berkeluarga harus mendapatkan kenaikan upah
di atas UMP.
"Sedangkan sekarang orang yang bekerja selama satu dan dan yang bekerja selama 20 tahun
sama-sama UMP," pungkasnya.
228
