Page 231 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 231
BURUH BREBES KECEWA UMK 2022 RENDAH, MINTA SKALA UPAH SEGERA
DITERAPKAN
BREBES - Puluhan perwakilan buruh, dari sejumlah organisasi buruh di Kabupaten Brebes,
mendatangi gedung DPRD Brebes, Senin 6 Desember 2021. Mereka datang untuk
menyampaikan aspirasi menyusul kekecewaannya terhadap keputusan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) 2022 yang dinilai masih rendah.
Para buruh ini mendesak DPRD dan Pemkab Brebes menerapkan struktur skala upah dalam
perusahaan. Hal ini bisa membantu peningkatan kesejahteraan buruh.
Dengan membentangkan sejumlah spanduk dan bendera, organisasi serikat buruh mendatangi
gedung DPRD Brebes sekitar pukul 09.00 WIB. Para buruh berorasi menolak keputusan UMK
tahun 2022.
Sementara perwakilan mereka langsung ditemui Komisi II DPRD untuk beraudiensi. Dialog ini,
juga dihadiri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
Sesuai keputusan Gubernur Jateng, UMK Brebes tahun 2022, ditetapkan naik sebesar Rp 18.297
atau 0,97 persen. Di tahun 2021, UMK Brebes sebesar Rp 1.866.722, dan di tahun 2022 menjadi
Rp 1.885.019.
Ketua Aliansi Serikat Buruh Kabupaten Brebes, Yuniawan Agung Pranoto, dalam aksi ini para
buruh tidak menuntut adanya kenaikan upah. Tetapi mendesak DPRD dan Pemkab Brebes
melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Brebes.
DPRD dan Pemkab, kata dia, diminta agar membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan
buruh. "Kalau soal keputusan UMK tahun 2022, kami sangat kecewa. Sehingga kami melakukan
langkah agar kesejahteraan buruh tetap bisa meningkat," kata Yuniawan.
Menurut dia, dari hasil audiensi ini, DPRD dan dinas terkait berjanji akan membuat Surat Edaran
(SE) Bupati Brebes, terkait Struktur Skala Upah. Dari SE itu, nantinya akan didorong DPRD agar
diterapkan di perusahaan-perusahaan.
"Tadi, dinas terkait berjanji akan melakukan roadshow dan rapat maraton menyangkut struktur
skala upah ini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, Warsito Eko
Putro, mengatakan sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Brebes,
pihaknya tengah mengupayakan penerapan struktur dan skala upah.
Termasuk beberapa tunjangan yang menjadi hak pekerja. Di antaranya, tunjangan kehadiran,
tunjangan fasilitas dan tunjangan lain.
"Untuk prioritas adalah struktur dan skala upah. Ini karena di Brebes belum melaksanakannya,"
kata Warsito Eko Putro.
Pemkab, lanjut dia, akan mendorong agar struktur dan skala upah itu diterapkan. Bagi
perusahaan yang tidak melaksanakan akan dikenai sanksi. Untuk itu, pihaknya juga akan
berkoordinasi dengan dinas yang menangani perizinan perusahaan.
"Secepatnya akan kita dorong agar struktur dan skala upah ini diterapkan. Bagi perusahaan yang
tidak melaksanakan akan dikenai sanksi. Bentuknya, bisa sanksi ringan hingga berat, seperti
pembatasan produksi," jelasnya.
230
