Page 242 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 242

AKSI BURUH BANTEN MOGOK KERJA SEMINGGU, SWEEPING PEKERJA YANG TAK
              IKUT DEMO
              ERA.id - Ribuan buruh di Banten kembali melalukan unjuk rasa menolak kenaikan Upah Minimum
              Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan Gubernur Wahidin Halim (WH). Aksi ini dilakukan secara
              serentak, Senin, (6/12/2021).

              Pantauan  di  Jalan  Daan  Mogot,  Batuceper,  Kota  Tangerang  ribuan  buruh  buruh  tersebut
              melalukan sweeping ke perusahaan dan pabrik yang karyawannya masih bekerja. Para karyawan
              tersebut diminta untuk ikut aksi unjuk rasa.

              "Kita titik kumpul di Kebon Nanas. Kita sweeping ke perusahaan untuk kenaikan upah. Sweeping
              ke  sarimi  (perusahaan)  terus  perusahaan  di  kawasan  aster,"  ujar  salah  satu  buruh  yang
              tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Muhammad Khotib.

              Dia mengatakan aksi ini akan berlangsung hingga Jumat, (10/12/2021). Para buruh melakukan
              mogok kerja yang dibarengi dengan unjuk rasa.

              "Seluruh Aliansi Buruh yang ada di Kota Tangerang. Kita aksi dari tanggal 6 sampe 10 (Desember
              2021)," kata Khotib.

              Hal senada diungkapkan oleh buruh lainnya, Agus. Dia mengatakan perusahaan mempersilahkan
              para  buruh  melakukan  aksi  tersebut  tanpa  khawatir  mendapat  Pemutusan  Hubungan  Kerja
              (PHK).
              "Tanggal 6-10 (Desember 2021) udah mulai aksi mogok kerja. Sebenarnya perusahaan ngikut
              buruh juga, mereka mau gamau harus ikut," jelasnya.

              "Karena  mereka  pendapatan  terbesar  dari  buruh.  Bingungnya  gini  pemerintah  warga  juga
              dampaknya ke ibu rumah tangga pedagang, naiknya aja baru Rp 23 ribu (Kenaikan UMK Kota
              Tangerang)," tambah Agus.

              Peserta  aksi  dari  Gabungan  Serikat  Buruh  Independen  (GSBI),  Dwi  Wulandari  mengatakan
              pihaknya  menuntut  Gubernur  Banten,  Wahidin  Halim  untuk  mencabut  surat  keputusan  (SK)
              Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang kenaikan UMK 2022.

              "Untuk menuntut Gubernur Wahidin Halim untuk bisa mencabut dan memberikan SK baru, yaitu
              SK tentang kenaikan upah tentang Provinsi Banten yaitu kenaikannya sebesar 10 persen untuk
              seluruh wilayah Banten," jelasnya.

              "Karena  kami  menolak  SK  yang  kemarin  diberikan  Gubernur  Wahidin  Halim,  sebesar  0,56%
              untuk beberapa wilayah khususnya Kota," sambungnya.

              Diketahui, besaran UMK 2022 daerah Banten yakni di Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan
              atau tetap Rp2.800.292.64. Kabupaten Lebak naik menjadi Rp2.773.590.40 dari Rp2.751.313.18
              atau naik 0,81 persen.
              Lalu, Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.125.186.86. Kabupaten Tangerang
              tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.230.792.65. Kota Tangerang naik menjadi Rp4.285.798.90
              dari Rp4.262.015.37 atau naik 0,56 persen.

              Kemudian, Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp4.230.792.65 atau naik
              1,17  persen.  Kota  Cilegon  naik  menjadi  Rp4.430.254.18  dari  Rp4.306.772.64  atau  naik  0,71
              persen. Kota Serang naik menjadi Rp3.850.526.18 dari Rp3.810.549.10 atau naik 0,52 persen.

              Tag: tangerang demo buruh sweeping

                                                           241
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247