Page 244 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 244
Lantas, Apa Perbedaan UMR, UMP dan UMK? Mengutip Kompas.com, istilah UMR secara resmi
sudah digantikan dengan istilah UMP dan UMK.
Sebelumnya, penerapan UMR tertulis dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun
1999.
Dalam regulasi tersebut, UMR adalah upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh
gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.
Kemudian aturan tersebut direvisi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 226 tahun 2000.
Sehingga, sistem pengupahan UMR secara tidak langsung sudah tidak berlaku lagi.
Istilah UMR ini sudah melekat di masyarakat.
Oleh karenanya istilah UMR digunakan untuk penyebutan upah minimum di suatu provinsi
maupun kabupaten/kota.
Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan.
Pertama, Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral
Regional Tingkat I.
Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS)
Kabupaten/Kota yang sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral Regional
Tingkat I.
Cara Menghitung UMP dan UMK Mengutip Kompas.com, untuk menghitung UMP dan UMK,
dibutuhkan data: - Konsumsi rata-rata per kapita - Rata-rata jumlah anggota rumah tangga -
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja - Pertumbuhan ekonomi - Inflasi sebuah
wilayah Data konsumsi rata-rata perkapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga, dan data
rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja dihitung berdasarkan survei ekonomi sosial
nasional pada Maret setiap tahunnya.
Sedangkan data pertumbuhan ekonomi didasari pada pertumbuhan ekonomi provinsi yang
dihitung dari Kuartal IV tahun sebelumnya dan periode kuartal pertama, kedua, dan ketiga tahun
berjalan.
Sementara, perhitungan inflasi didasari inflasi provinsi yang dihitung dari periode September
tahun sebelumnya sampai dengan September tahun berjalan.
UMK baru dihitung berdasarkan data Paritas Daya Beli Kabupaten/Kota dan Propinsi, data tingkat
penyerapan tenaga kerja (TPT), data Median Upah Kabupaten/Kota serta Provinsi.
Variabel- Daftar UMP 2022 di 27 Provinsi Kebijakan penetapan Upah Minimun ini telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Diberitakan Kontan.co.id sebelumnya, berikut daftar UMP 2022 di 27 provinsi yang sudah
ditetapkan: 1. UMP tahun 2022 Sumatera Utara: Rp 2.522.609 2. UMP tahun 2022 Sumatera
Barat: Rp 2.512.539 3. UMP tahun 2022 Sumatera Selatan: Rp 3.144.446 4. UMP tahun 2022
Riau: Rp 2.938.564 5. UMP tahun 2022 Kepulauan Riau: Rp 3.050.172 6. UMP tahun 2022 Jambi:
Rp 2.649.034 7. UMP tahun 2022 Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881 8. UMP tahun 2022
DKI Jakarta: Rp 4.452.724 9. UMP tahun 2022 Jawa Barat: Rp 1.841.487 10. UMP tahun 2022
Jawa Tengah: Rp 1.813.011 11. UMP tahun 2022 Jawa Timur: 1.891.567 12. UMP tahun 2022
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951 13. UMP tahun 2022 Banten: Rp 2.501.203
243
